Suara Kita News — Indonesia menyatakan komitmennya dalam mendukung perkembangan pasar kredit karbon dan perdagangan digital di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) di Lima, Peru pada tanggal 15 November 2024. Sebagai bagian dari APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024. Forum ini dibuka oleh Presiden Peru Dina Boluarte dan dihadiri oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, bersama perwakilan dari ABAC Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Perdagangan RI. Mendag Budi menekankan pentingnya pasar kredit karbon yang terhubung untuk mendukung transisi energi yang bersih dan adil. “Indonesia melihat pasar kredit karbon yang terintegrasi di Asia-Pasifik sebagai langkah penting dalam transisi energi kita,” ujarnya. Forum ini juga membahas rekomendasi ABAC seperti Instrumen Pembiayaan Inovatif, Pasar Kredit Karbon yang Interoperable, dan Digitalisasi Perdagangan serta Infrastruktur Digital.
Dalam konteks pembiayaan inovatif, Budi mendorong elaborasi lebih lanjut agar UMKM juga bisa memanfaatkan skema ini. Menurut Special Envoy for Energy and the Environment untuk COP29, Indonesia memiliki kredit karbon sebesar 577 juta ton, yang menunjukkan potensi besar untuk optimasi dan interoperabilitas bursa karbon.
Indonesia juga dikenal sebagai destinasi investasi yang menarik, dengan fokus pada pengurangan emisi melalui upaya domestik dan internasional, serta pencapaian dalam mengurangi kebakaran hutan hingga 82 persen, dan deforestasi terkecil dalam 20 tahun terakhir. Indonesia memainkan peran penting dalam konservasi mangrove, yang merupakan penyerap karbon alami, dengan lebih dari 20% dari total area mangrove dunia.
Badan Karbon Nasional telah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi publik dan swasta. Dalam mitigasi perubahan iklim dan telah meluncurkan bursa karbon pada September 2023. Yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mengenai perdagangan digital, Mendag Budi menyoroti pentingnya paperless trade dan digitalisasi. Dalam fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan digital, mendorong e-commerce, dan membangun ekosistem keuangan digital. “Perdagangan digital dan keuangan digital sangat penting untuk UMKM,” kata Budi. Ia juga menekankan bahwa perdagangan digital lintas batas adalah keniscayaan dalam perdagangan internasional. Dengan harapan infrastruktur digital Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan lestari.
Pada tahun 2023, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 90 miliar. Meningkat 13% dari tahun sebelumnya, mencakup transaksi e-commerce, perjalanan online, dan fintech.
-spectre-
