DPR Bahas Revisi KUHAP: Bukti Elektronik, Rekaman CCTV, hingga Restorative Justice
Suarakitanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026. Sejumlah perubahan…
Lanjutkan Membaca
//
//
//
