Suara Kita News. Com – KARAWANG — Pengelolaan dan penetapan tarif parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga menuai sorotan tajam. Langkah tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam menyikapi polemik tersebut mendapat apresiasi dari Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Asep Agustian, S.H., M.H.
Meski mendukung sikap tegas kepala daerah, pria yang akrab disapa Askun ini menilai perusahaan pengelola parkir tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Menurutnya, karut-marut persoalan ini berakar dari lemahnya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, kepada bupati.
Askun menjelaskan, Kepala Disparpora seharusnya melaporkan rencana kerja sama tersebut kepada Bupati Aep sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga. Langkah menandatangani kontrak tanpa restu pimpinan dinilai keliru, terlebih proses renovasi Stadion Singaperbangsa saat ini belum rampung seratus persen.
Ia pun mengingatkan jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak melampaui kewenangan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis.
”Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” kata Askun saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).
Di samping mengkritik tata kelola koordinasi internal dinas, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini mengusulkan agar seluruh layanan parkir di fasilitas umum yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digratiskan. Namun, jika pemerintah daerah tetap memungut retribusi demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menyarankan penerapan tarif flat yang terjangkau.
”Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” ujar Askun.
Lebih lanjut, ia menuntut agar setiap penyusunan PKS pengelolaan parkir fasilitas umum memuat klausul yang jelas, tegas, dan berkeadilan, meliputi dua aspek utama:
Pihak ketiga wajib bertanggung jawab penuh apabila terjadi kehilangan kendaraan milik pengunjung, sejalan dengan keuntungan komersial yang mereka peroleh dari pungutan tarif.
Kontrak kerja sama harus mengikat pengelola pada target setoran retribusi tahunan secara transparan guna mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
”Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Askun mendorong terbentuknya koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mengawasi tata kelola perparkiran di Karawang.
”Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” pungkasnya
penulis : Red





