Suara Kita News. Com – KARAWANG — Polemik memanas antara organisasi Masyarakat Madura Asli (MADAS) dengan aliansi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Karawang akhirnya memicu intervensi tegas aparat penegak hukum.
Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., turun tangan langsung mengumpulkan 26 pimpinan Ormas dan LSM di Aula Tathya Dharaka, Senin (9/11/2026). Pertemuan darurat ini digelar demi meredam ketegangan eskalatif yang telah menjadi sorotan tajam publik Karawang.
Di hadapan puluhan pimpinan organisasi, Mario melontarkan pesan tanpa kompromi: jangan biarkan ego sektoral, emosi sesaat, dan kepentingan segelintir pihak mengorbankan stabilitas keamanan serta masa depan kota industri tersebut.
”Karawang adalah kota industri. Di dalamnya terdapat banyak kawasan industri dan berbagai perusahaan. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas agar perputaran ekonomi tetap berjalan dan masyarakat Karawang semakin maju,” tegas Mario di tengah forum.
Meski dikemas sebagai langkah rekonsiliasi, pertemuan tersebut justru menjadi wadah “buka-bukaan” atas berbagai persoalan laten yang selama ini meresahkan publik. Mulai dari gesekan aksi demonstrasi di kawasan industri, dugaan provokasi, relasi antara ormas dan pengusaha, hingga transparansi penanganan laporan hukum yang dinantikan kejelasannya.
Ketua Umum LSM LASKAR NKRI, H. ME. Suparno (Uwa Parno), secara terbuka mengungkap keresahan kolektif terhadap sepak terjang Ketua Umum MADAS, H. Muhamad Toha Sugiarto, yang dinilai telah lama menjadi sumber ketegangan sejak tahun 2004 silam.
Sorotan tajam turut diarahkan pada beredarnya surat bernomor 001/010-MADAS/DPD JATIM/11-2026 di media sosial terkait rencana pengawalan aksi massa dari Jawa Timur. Perwakilan ormas lokal mempertanyakan urgensi pengerahan massa lintas daerah tersebut di tengah upaya bersama menjaga kondusivitas Karawang.
Bahkan, dinamika administratif kian pelik setelah Kepala Bakesbangpol Kabupaten Karawang, Mahpudin, mengungkapkan secara terbuka bahwa MADAS tidak tercatat dalam data resmi ormas di instansinya.
Menanggapi potensi eskalasi SARA yang mulai mencuat, Kapolresta Karawang mengeluarkan instruksi keras agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi identitas.
Ia menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan individu harus diproses secara personal, tanpa boleh digeneralisasi menjadi konflik antar suku.
”Permasalahan pribadi adalah urusan pribadi yang bersangkutan. Bukan persoalan masyarakat Madura atau suku lainnya. Kita semua ingin memajukan Karawang,” tandasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum LSM BARAK, H. Sutedjo, MS., berupaya meluruskan bahwa aksi unjuk rasa yang mereka lakukan murni bertujuan untuk audiensi dan menuntut kejelasan dari pihak perusahaan, bukan untuk melakukan intimidasi atau menebar ancaman di zona industri.
Dandim 0604 Karawang, Letkol Inf. Nanda Siswanto, S.Sos., bersama Ketua DPD LMP Jawa Barat, Awandi Siroj (Abah Wandi), turut menekankan agar seluruh pihak mempercayakan proses hukum yang berjalan kepada pihak berwajib dan tidak memantik gesekan baru di lapangan.
Menutup pertemuan panas tersebut, Kombes Pol. Mario Prahatinto menegaskan komitmen mutlaknya dalam mengawal keamanan daerah dan melindungi iklim investasi dari ancaman pihak manapun.
”Siapa pun yang akan merusak Karawang, saya akan berada di depan. Siapa pun itu. Kita harus menjaga apa yang sudah dibangun dan dikembangkan di Karawang,” pungkasnya tegas.
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan para pemimpin ormas. Publik Karawang tidak lagi menuntut retorika, melainkan pembuktian nyata: transparansi penanganan hukum yang adil, ketegasan aturan tanpa pandang bulu, serta jaminan bahwa kebebasan berpendapat tetap hidup berdampingan dengan rasa aman.
penulis : Red






