Suara Kita News. Com – JAKARTA — Isu keamanan tingkat tinggi mengguncang Istana. Dugaan tindakan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto—dan melibatkan oknum perwira tinggi Polri—memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Salah satu kecaman paling tajam datang dari aktivis muda sekaligus praktisi hukum, Putri Nabila Damayanti, SH. Ia menilai insiden ini bukan sekadar pelanggaran etik internal, melainkan sinyal bahaya yang mengancam kedaulatan negara dan marwah lembaga kepresidenan.
Baginya, posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia menjadikan insiden ini sebagai persoalan fundamental yang menyangkut rahasia strategis pertahanan dan keamanan nasional.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” tegas Putri kepada awak media di Jakarta, Senin (09/11/2026).
Sebagai Alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Putri menyayangkan masih adanya oknum penegak hukum yang justru mencederai konstitusi. Seharusnya, institusi penegak hukum menjadi garda terdepan pelindung negara, bukan justru menjadi sumber ancaman dari dalam.
Ia mendesak agar seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang segera bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, objektif, dan independen. Tanpa kompromi, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tandasnya.
Dalam pandangan Putri, pangkat dan jabatan tinggi di pundak seorang pejabat negara seharusnya berbanding lurus dengan tanggung jawab moral dan etiknya. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tuntutan kepatuhan terhadap hukum.
Ia mengingatkan agar tidak ada budaya impunitas atau sikap tebang pilih dalam penanganan perkara ini. Oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan di luar tugas pokoknya harus diadili secara terbuka.
Lebih jauh, Putri tidak ragu melontarkan kritik keras terhadap tindakan yang ia kategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan tersebut merupakan pengkhianatan dan makar. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot kepangkatan dan seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan umum, karena mereka adalah pengkhianat,” tegasnya dengan nada tinggi.
Di penghujung pernyataannya, Putri berharap kasus pelik ini tidak diseret ke dalam pusaran polemik politik sempit yang justru mengaburkan substansi perkara. Ia mendorong agar penyelesaian kasus ini sepenuhnya berpijak pada fakta, bukti autentik, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Putri, peristiwa ini harus dijadikan momentum krusial bagi pemerintah dan institusi penegak hukum untuk memperketat pengawasan internal, membersihkan diri dari oknum nakal, serta mengembalikan kepercayaan publik (public trust).
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya tajam.
(Megy / Redaksi)






