Suara Kita News. Com. KARAWANG — Insiden kebakaran yang melahap bangunan kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu malam, 14 Oktober 2026, memicu gelombang tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di tengah tingginya sorotan publik terhadap pelayanan dan sengketa agraria di daerah, peristiwa ini menuntut langkah hukum yang cepat, transparan, dan tanpa kompromi.
Ketua DPC Gerakan Masyarakat Perjuangan Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang, H. Ali Nurdin, S.H., tampil bersuara keras mendesak jajaran kepolisian untuk membuka fakta seterang-terangnya. Menurutnya, misteri di balik kebakaran ini tidak boleh dibiarkan mengambang demi menjaga marwah penegakan hukum dan meredam keresahan publik.
Ali Nurdin menegaskan, masyarakat Karawang saat ini membutuhkan kepastian mutlak mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik musibah tersebut. Apakah ada unsur kelalaian, faktor teknis, atau bahkan kesengajaan pihak-pihak tertentu yang ingin menghilangkan jejak?
Ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan pembuktian kepada aparat kepolisian, namun dengan catatan tegas agar proses investigasi dilakukan secara profesional dan transparan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Saya merasa prihatin yang mendalam atas kebakaran kantor ATR/BPN ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau murni musibah, itu kewenangan penyidik untuk membongkarnya. Yang jelas, kami mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian ini sampai terang benderang agar publik tidak terus-menerus diliputi prasangka,” tegas Ali Nurdin.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan tidak terburu-buru membangun spekulasi liar sebelum hasil investigasi resmi dirilis oleh pihak berwenang. Kendati demikian, GMPI siap mengawal ketat proses hukum ini agar berjalan objektif. Jika terbukti ada unsur tindak pidana atau sabotase, pelaku di balik layar harus diseret dan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Ali Nurdin menyoroti bahwa insiden ini tidak boleh dipisahkan dari konteks keruwetan persoalan agraria di Kabupaten Karawang. Sebagai instansi vital yang memegang kendali atas dokumen kepemilikan dan legalitas tanah rakyat, BPN dituntut bekerja ekstra transparan.
Ia mendesak agar kasus-kasus sengketa lahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat—termasuk berbagai aksi pengaduan dan demonstrasi—mendapatkan evaluasi serius, alih-alih dibiarkan berlarut-larut. Peristiwa kebakaran ini, kata dia, harus menjadi momentum pembenahan total sistem kearsipan dan pelayanan publik di ATR/BPN Karawang.
“Karawang ke depan harus lebih baik. Persoalan tanah yang bersengketa harus diselesaikan secara adil. Jangan sampai peristiwa ini justru mengorbankan atau menghambat hak-hak masyarakat yang sedang mengurus dokumen pertanahan,” tambahnya.
Di tengah panasnya isu yang beredar dan potensi keterkaitan dengan berbagai kasus sengketa tanah besar di Karawang, Ali Nurdin kembali menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia meminta publik memberikan ruang penuh kepada Tim Inafis dan penyidik kepolisian untuk bekerja secara ilmiah (scientific crime investigation).
Publik Karawang kini menanti pembuktian nyata dari aparat penegak hukum. Apakah kebakaran ini murni musibah atau ada skema kejahatan tersembunyi di baliknya? Waktu dan kerja keras kepolisian yang akan menjawabnya.
“Kami percaya aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional dan independen. Usut tuntas tanpa keraguan, demi keadilan dan kepastian hukum di Bumi Karawang tercinta,” pungkasnya.
