Suara Kita News. Com KARAWANG — Di saat sebagian besar warga menikmati kemudahan infrastruktur kota, jeritan bisu masih membahana dari sudut-sudut pesisir Karawang. Ancaman abrasi, banjir rob, dan krisis lingkungan akibat pemanasan global telah merampas hak-hak dasar manusia: air bersih, sanitasi layak, dan lingkungan yang sehat.
Namun, alih-alih hanya berpasrah pada nasib, angin perubahan mulai berhembus dari Dusun Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan. Berbekal pemetaan partisipatif (Water, Sanitation, Hygiene atau WASH) yang dimotori oleh ibu-ibu KPPI Karawang bersama Perkumpulan Inisiatif pada 2025 lalu, warga membuktikan bahwa data adalah senjata paling ampuh untuk mengubah keadaan.
Pemetaan partisipatif tersebut melahirkan Community Action Plan (CAP)—sebuah dokumen Rencana Aksi Komunitas yang menjembatani temuan lapangan dengan meja hijau para pemangku kebijakan. Hasilnya tidak main-main. Melalui advokasi maraton ke berbagai level pemerintahan hingga lembaga sosial, warga berhasil memperjuangkan perbaikan sumur artesis di RT 13 yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Karawang, serta pembangunan sumur bor di RT 10, 11, dan 12 lewat hibah Yayasan Pesona Bintang Delapan.
Kendati demikian, persoalan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah bukanlah monopoli Dusun Tanah Timbul semata. Masalah klasik ini turut mencekik wilayah pesisir, dataran, hingga pegunungan di seluruh Kabupaten Karawang.
Guna memperluas gerakan ini, Perkumpulan Inisiatif dan KPPI Karawang kembali menggebrak lewat gelendongan Diskusi Forum CSO WASH ke-3. Forum lintas elemen yang merangkul NGO, LSM, akademisi, komunitas, organisasi wanita, hingga media ini sepakat: memperjuangkan layanan dasar bukan sekadar amal, melainkan menuntut tata kelola negara yang akuntabel.
Ada yang istimewa dalam Forum CSO WASH ke-3 ini. Menghadirkan narasumber kompeten, Tatang Rustandar (Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bandung sekaligus Mantan Direktur Pengadaan Barang dan Jasa RI), forum ini menukik tajam pada isu krusial yang selama ini kerap menjadi “kotak hitam”: Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
Banyak program infrastruktur desa mangkrak atau salah sasaran bukan karena kurang anggaran, melainkan karena masyarakat dan CSO buta terhadap siklus birokrasinya. Tatang membedah bagaimana PBJP—yang dibiayai oleh APBN, APBD, hingga APBDes—berjalan dari titik nol identifikasi kebutuhan hingga serah terima pekerjaan.
Berikut poin-poin krusial tata kelola PBJP yang wajib dikawal oleh masyarakat sipil:
Siklus Perencanaan yang Ketat: Pengadaan tidak bisa ujug-ujug ada. Ia berpijak dari siklus perencanaan tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa (Januari), Musrenbang Kecamatan, hingga puncaknya pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang transparan dan wajib diumumkan oleh Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- Swakelola dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/pemda, ormas, atau Kelompok Masyarakat (Pokmas)—sangat cocok untuk kegiatan yang memerlukan partisipasi langsung warga atau tidak diminati oleh pelaku usaha komersial.Penyedia melibatkan pihak ketiga melalui tender/seleksi dengan prinsip persaingan sehat, mulai dari penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang transparan rinciannya.
- Solusi Sektoral WASH (Air Bersih, Sanitasi, dan Sampah): Pengelolaan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Karawang memiliki opsi skala pelayanan yang beragam—mulai dari skala besar oleh Pemda/KPBU, skala kawasan khusus oleh swasta, hingga skala berbasis desa melalui BUMDes atau PAMDes yang mengandalkan rasa memiliki tinggi namun tetap memerlukan penguatan tata kelola.
Penulis : Yerrydewa
