Suara Kita News. Com, JAKARTA — Kekuasaan dan modal selalu menjadi dua sisi mata uang yang saling tarik-menarik. Namun, ketika garis batas antara kebijakan publik dan kepentingan bisnis pribadi melebur di ruang-ruang rapat kabinet, yang tersisa adalah pertaruhan nasib rakyat banyak.
Sebuah dokumen investigasi lapangan bertajuk “100 Setting Konflik Bisnis di Kabinet Merah Putih” yang dihimpun oleh GELO COMMANDO memetakan kerangka situasi yang dinilai sangat merugikan umat dan publik luas. Dokumen ini mengungkap bagaimana instrumen negara berisiko disetir demi merajai rente ekonomi, menciptakan kondisi yang merugikan masyarakat luas di tengah himpitan beban hidup.
Berdasarkan pemetaan tersebut, pola konflik kepentingan di lingkaran kekuasaan terbagi ke dalam enam klaster sistematis. Ruang lingkupnya mencakup dari dapur pembuatan aturan hingga perlindungan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
- Regulasi yang Melayani Diri Sendiri: Kebijakan publik kerap diidentifikasi sebagai alat pelindung korporasi privat. Mulai dari manipulasi Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) agar produk kelompok sendiri laku, penaikan tarif impor untuk mematikan pesaing, hingga penundaan pajak karbon karena kepemilikan aset energi fosil. Standar Nasional Indonesia (SNI), aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga izin sertifikasi halal disinyalir kerap dipermainkan untuk menyulitkan kompetitor.
- Monopoli Perizinan dan Lahan: Di sektor agraria, karpet merah diduga dibentangkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) secara otomatis, pelepasan kawasan hutan lindung untuk perkebunan sawit dan tambang grup, hingga pengubahan peta tata ruang secara mendadak menjadi instrumen penguasaan tanah negara yang mengesampingkan konflik agraria rakyat.
- Kue Anggaran APBN dan Proyek BUMN: Penggunaan fasilitas negara dan anggaran publik tak jarang diarahkan untuk memupuk pundi-pundi korporasi milik lingkaran dalam menteri. Dari vendor keluarga yang memenangi proyek kementerian, BUMN yang dipaksa membeli produk korporasi pejabat, hingga pengadaan barang yang dipecah-pecah demi menghindari mekanisme lelang terbuka.
Ironisnya, instrumen hukum dan pelaporan kekayaan yang seharusnya menjadi pengawas justru dinilai kehilangan taring. Mulai dari lonjakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak wajar, penggunaan perusahaan cangkang di luar negeri, hingga penyembunyian aset di balik nama kerabat atau trust fund.
Ketika kasus-kasus hukum di institusi penegak hukum mandek karena status menteri, dan suara-suara kritis dari jurnalis atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibungkam dengan somasi maupun jalur hukum, maka impian tata kelola pemerintahan yang bersih kian diuji.
Peringatan keras dalam data lapangan tersebut menegaskan sebuah adagium klasik: ikan busuk dari kepala. Ketika pimpinan puncak memberi contoh buruk dengan mencampuradukkan urusan negara dan bisnis pribadi, maka kerugian riil pada akhirnya ditanggung oleh negara, sementara korporasi meraup untung dan rakyat kecil tetap harus membayar pajak.
Bagaimana semestinya mekanisme pengawasan publik dijalankan agar kebijakan strategis negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elit pemilik modal?
penulis : Red
