Papua, Suarakitanews — Sebuah insiden memilukan kembali mengoyak ketenangan warga sipil di Papua. Kali ini, korban ledakan Intan Jaya menimpa seorang ibu penyandang disabilitas bernama Aliana Pogau, yang tengah mencuci ubi di tepi sungai ketika sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Kronologi Ledakan di Kampung Danggoa
Pada Kamis (18/06), sekitar pukul 13.00 WIT, suasana damai di Kampung Danggoa berubah mencekam. Dua warga sipil, Aliana Pogau dan Ottopina Hogajau, sedang beraktivitas rutin mencuci hasil kebun di dekat mata air ketika sebuah ledakan yang diduga berasal dari granat yang dijatuhkan lewat drone menghantam area tersebut.
Selain melukai kedua perempuan itu, dentuman keras itu juga merusak bangunan Gereja GKII setempat. Akibatnya, trauma kolektif menyelimuti warga yang kini harus hidup dengan bayang-bayang ketakutan setiap kali beraktivitas di luar rumah.
Menariknya, warga setempat menegaskan bahwa pada saat kejadian, tidak ada aktivitas kelompok bersenjata di lokasi. Padahal, kawasan Kali Besar Dogabu—yang kerap dicap sebagai basis kelompok bersenjata—sejatinya adalah permukiman padat yang mencakup tujuh kampung di tiga distrik berbeda.
Perjuangan Aliana Pogau Melawan Luka Serius
Aliana, seorang ibu dari empat anak yang juga penyandang tuna wicara, mengalami luka parah di lengan kanan. Oleh karena itu, ia langsung dilarikan ke RSUD Sugapa sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Nabire pada Jumat (19/06).
Menurut Jemi Nabelau, putra Aliana, ibunya ditemukan tergeletak di samping tumpukan ubi dengan darah yang terus mengalir dari lengannya yang terluka. Selanjutnya, warga sekitar bergotong royong mengevakuasinya menggunakan tandu darurat dari kain sarung sebelum dibawa ke rumah sakit.
Sayangnya, keluarga mengaku khawatir dengan lambannya penanganan medis. Pasalnya, luka Aliana disebut hanya dibalut perban tanpa tindakan operasi lanjutan, sehingga risiko infeksi menjadi ancaman serius.
Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, adik Aliana juga menjadi korban ledakan bom di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni pada Mei 2026, dan nyawanya tidak tertolong akibat keterlambatan penanganan.
Bantahan TNI dan Tuduhan TPNPB: Dua Versi Berbeda
Menanggapi insiden ini, Koops TNI Habema menyatakan bahwa berdasarkan catatan operasi, tidak ada patroli maupun penggunaan granat oleh personel TNI di lokasi pada waktu kejadian. Pihaknya menegaskan akan menghormati proses investigasi agar penyebab pasti ledakan dapat diketahui secara objektif.
Di sisi lain, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, justru menuding aparat militer Indonesia sebagai pelaku serangan menggunakan drone. Selain itu, TPNPB juga mengklaim adanya rangkaian insiden serupa di wilayah lain, termasuk pemasangan ranjau yang disebut telah menelan korban jiwa anak-anak dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan demikian, penyebab pasti ledakan di Kampung Danggoa masih memerlukan penyelidikan independen agar tidak menimbulkan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Desakan Investigasi dari Berbagai Pihak
Kejadian ini memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, yang sempat menjenguk Aliana di rumah sakit, menegaskan bahwa kontak senjata seharusnya tidak melibatkan warga sipil, apalagi ibu-ibu dan anak-anak yang tidak berdaya.
Senada, Pastor Yance Yogi dari Gereja Katolik Dekenat Moni Puncak Jaya turut mengecam keras insiden tersebut. Menurutnya, konflik bersenjata semestinya berlangsung di antara pihak yang bertikai, bukan mengorbankan masyarakat yang tidak tahu apa-apa.
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai, mendesak pemerintah agar mengevaluasi total pendekatan keamanan di wilayah otonom baru tersebut. Ia menilai penempatan pasukan non-organik di permukiman warga perlu dikaji ulang agar tidak terus memakan korban sipil.
Tidak kalah tegas, Amnesty International Indonesia melalui Grup Aksi Papua menyebut insiden ini sebagai pelanggaran berat HAM. Mereka bahkan menyoroti aspek disabilitas Aliana sebagai pelanggaran tambahan terhadap undang-undang perlindungan penyandang disabilitas.
Langkah ke Depan: Perlindungan Warga Sipil Jadi Prioritas
Tragedi yang menimpa Aliana Pogau menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di tengah konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua. Berbagai pihak, mulai dari tokoh gereja, tokoh adat, hingga lembaga HAM, kini mendesak agar:
- Komnas HAM segera melakukan investigasi independen dan transparan.
- Pemerintah menjamin layanan medis maksimal bagi para korban.
- Evaluasi total dilakukan terhadap penempatan pasukan non-organik di kampung-kampung.
- Operasi militer di wilayah padat penduduk dikaji ulang demi keselamatan warga.
Untuk ke depan tidak ada lagi ibu-ibu, anak-anak, maupun penyandang disabilitas yang harus menjadi korban dari konflik yang bukan pilihan mereka.
Penulis: Mita Puteri
