Suara Kita News. Com – MEDAN – Di tengah riuhnya kritik publik dan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan nasional, elemen aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network mengambil posisi berbeda. Mereka menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini justru mulai merealisasikan substansi cita-cita Reformasi 1998 yang sempat tertunda selama hampir tiga dekade.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam deklarasi politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Medan, Jumat (26/6/2026).
Bagi para aktivis angkatan ’98, perjalanan reformasi Indonesia selama 28 tahun terakhir masih menyisakan catatan kritis. Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, menyoroti adanya kesenjangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi.
”Selama ini, kita terjebak dalam demokrasi semu. Ruang politik terbuka lebar, namun demokratisasi ekonomi belum berjalan seiring. Ketika sumber daya alam masih dikuasai segelintir kelompok, demokrasi politik kehilangan maknanya bagi rakyat kecil,” tegas Edison.
Edison menekankan urgensi penguatan konsep “sosio-demokrasi”. Menurutnya, negara tidak boleh hanya menjamin kebebasan bersuara, tetapi juga wajib memastikan pemerataan akses ekonomi sebagai fondasi utama kesejahteraan rakyat.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan berarti mereka menutup mata terhadap jalannya pemerintahan. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik praktis, melainkan fokus pada substansi kebijakan.
”Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan polarisasi, namun kami mengamati adanya implementasi nyata dari agenda reformasi, seperti pemberantasan korupsi dan penataan ulang sumber daya alam,” ujar Turman.
Meski memberikan dukungan, para aktivis ini memastikan akan tetap memegang teguh fungsi kontrol. Dukungan tersebut diklaim bukanlah “cek kosong” bagi pemerintah. “Kami akan mengawal kebijakan agar berjalan efektif, namun kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola akan tetap kami suarakan,” tambahnya.
Dalam deklarasi yang ditandatangani oleh 24 tokoh aktivis lintas generasi tersebut, Lintas 98 Sumut merumuskan delapan sikap politik yang menjadi kompas pengawasan mereka, di antaranya:
Pemberantasan Korupsi: Mendukung penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat dan penertiban sektor sumber daya alam.
Keadilan Agraria: Mendorong redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.
Restrukturisasi APBN: Mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), namun dengan catatan adanya evaluasi tata kelola yang ketat.
Prioritas Pendidikan: Menegaskan agar anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas konstitusional dan tidak dipangkas demi program lain.
Ruang Demokrasi: Mengajak elemen bangsa untuk tetap mengedepankan kritik konstruktif guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Deklarasi ini ditandatangani oleh 24 tokoh aktivis, termasuk Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, serta sejumlah penggerak reformasi lainnya di Sumatera Utara.
Dengan langkah ini, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjawab tantangan geopolitik global dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi di dalam negeri. Bagi para aktivis, ujian sesungguhnya dari pemerintahan ini adalah keberanian untuk membongkar praktik penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : Red
