Suara Kita News.com. BANDUNG – Kabupaten Karawang kembali mengukuhkan posisinya sebagai kiblat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi mencatatkan sejarah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan prestisius atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Selasa (9/6/2026).
Bagi banyak daerah, meraih WTP adalah sebuah tantangan. Namun, bagi Karawang, mempertahankan predikat “sempurna” sejak tahun 2015 bukan lagi sekadar formalitas tahunan, melainkan wujud dari kultur birokrasi yang terbangun solid.
Bupati Aep Syaepuloh menyebut capaian ini sebagai refleksi dari sinergi kolektif seluruh perangkat daerah. “Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata komitmen kita menjaga kepercayaan masyarakat. WTP ke-11 bukan sekadar angka, ini adalah janji kita untuk terus mengelola uang rakyat secara bersih dan transparan,” ujar Aep dengan optimis.
Ia menegaskan, torehan ini menjadi suntikan semangat bagi jajarannya untuk tidak berpuas diri. “Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa laporan yang rapi berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat Karawang,” tambahnya.
Keberhasilan ini tidak berdiri di ruang hampa. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal anggaran.
“Kami di DPRD terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung. WTP ke-11 ini adalah bukti bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif berada di jalur yang benar,” ungkap Endang.
Baginya, yang terpenting dari predikat WTP bukanlah pialanya, melainkan ketepatan sasaran anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa tata kelola yang transparan ini bermuara pada kesejahteraan warga Karawang. Ini adalah mandat yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Opini WTP merupakan standar tertinggi dalam audit keuangan pemerintah. Predikat ini menjamin bahwa seluruh laporan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa adanya pengecualian.
Dengan raihan konsisten selama lebih dari satu dekade, Kabupaten Karawang kini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai daerah dengan standar profesionalisme pengelolaan keuangan yang mumpuni di tingkat nasional. Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi yang makin tinggi, Karawang telah membuktikan bahwa akuntabilitas adalah fondasi utama bagi kemajuan daerah.
Prestasi ini menjadi catatan manis sekaligus tantangan bagi Pemkab Karawang untuk terus mempertahankan marwah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.
Bagaimana menurut Anda, tantangan apa yang paling krusial bagi Pemkab Karawang agar tetap mempertahankan standar WTP ini di masa depan sekaligus meningkatkan dampak nyata bagi masyarakat?
Penulis : Yerrydewa
