Suarakitanews, Filipina – Mantan Kepala Kepolisian Filipina, Ronald ‘Bato’ dela Rosa, menjadi sorotan internasional setelah berhasil menghindari upaya penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Politikus yang dikenal sebagai sosok utama dalam perang narkoba era Rodrigo Duterte itu kini berlindung di kompleks Senat Filipina.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/05), ketika aparat dari Biro Investigasi Nasional Filipina berusaha menangkap dela Rosa beberapa jam sebelum surat perintah penangkapannya diumumkan ICC. Namun demikian, senator Filipina itu berhasil masuk ke gedung Senat dan mendapatkan perlindungan dari lembaga tersebut.
Selain itu, kepolisian Filipina menyatakan tidak akan melakukan penangkapan selama dela Rosa berada di bawah pengawasan Senat.
ICC Tuduh Dela Rosa Terlibat Pembunuhan dalam Perang Narkoba
Ronald dela Rosa diketahui menjabat sebagai Kepala Polisi Nasional Filipina (PNP) pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Pada periode tersebut, pemerintah Filipina meluncurkan kampanye besar-besaran perang terhadap narkotika yang menuai kecaman dunia internasional.
ICC menuduh dela Rosa sebagai “pelaku tidak langsung” dalam pembunuhan sedikitnya 32 orang antara tahun 2016 hingga 2018. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menyebut ribuan warga tewas selama operasi anti-narkoba berlangsung.
Bahkan, laporan Human Rights Watch tahun 2018 menyebut sekitar 4.000 orang diduga dibunuh aparat kepolisian Filipina, sedangkan korban lainnya tewas di tangan kelompok tak dikenal.
Di sisi lain, aparat Filipina juga dituding melakukan penyiksaan serta penghilangan paksa selama operasi tersebut berlangsung.
Dela Rosa Tolak Dibawa ke Den Haag
Setelah berhasil masuk ke gedung Senat, dela Rosa menegaskan dirinya akan melakukan segala cara agar tidak dibawa ke Den Haag, Belanda, tempat ICC berkedudukan.
Tak hanya itu, tim kuasa hukumnya juga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Filipina untuk membatalkan proses penangkapan. Mereka beralasan tidak ada surat perintah resmi dari pengadilan Filipina.
Pada Selasa (12/05), dela Rosa bahkan meminta para pendukungnya tetap berjaga di depan gedung Senat hingga Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan.
“Jika saya memiliki kewajiban, saya akan menjawabnya di pengadilan lokal, bukan pengadilan asing,” ujar dela Rosa kepada wartawan.
Pernah Dapat Penghargaan dari Polri
Nama Ronald ‘Bato’ dela Rosa juga pernah menjadi perhatian di Indonesia.
Pada Februari 2018, Kepolisian Republik Indonesia memberikan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama kepada sejumlah kepala kepolisian negara sahabat, termasuk dela Rosa.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Menurut Tito, penghargaan itu bertujuan memperkuat hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, dela Rosa menyampaikan apresiasinya kepada Polri dan menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi tambahan dalam perang melawan narkotika.
“Penghargaan ini menginspirasi saya untuk menggunakan usaha lebih dalam perang kami melawan narkotika dan obat-obatan terlarang,” kata dela Rosa dalam sebuah video yang beredar saat itu.
Perseteruan Politik Duterte dan Marcos Memanas
Kasus dela Rosa juga memperlihatkan memanasnya konflik politik antara dinasti Duterte dan keluarga Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Di tengah polemik tersebut, Senat Filipina yang didominasi sekutu Duterte memilih Alan Peter Cayetano sebagai ketua Senat baru. Cayetano menyatakan Senat hanya akan bertindak apabila terdapat surat penangkapan dari pengadilan Filipina.
Namun demikian, sekutu Marcos di Dewan Perwakilan Rakyat justru melanjutkan langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte.
Perseteruan kedua keluarga politik besar Filipina itu semakin tajam sejak runtuhnya aliansi mereka setelah Pemilu 2022.
Selain itu, Sara Duterte disebut menjadi kandidat kuat dalam pemilihan presiden berikutnya. Karena itu, kubu Duterte menuding proses hukum ICC dan pemakzulan Sara sebagai bagian dari manuver politik untuk melemahkan pengaruh mereka.
ICC Tetap Proses Rodrigo Duterte
Meski Filipina telah keluar dari Statuta Roma pada 2019, ICC tetap melanjutkan penyelidikan terhadap Rodrigo Duterte dan para pejabat terkait perang narkoba.
Menurut hakim ICC, dugaan kejahatan terjadi ketika Filipina masih menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional. Oleh sebab itu, Rodrigo Duterte dan pihak-pihak terkait tetap dapat diproses secara hukum internasional.
Penulis: Mita Putri
