Suarakitanews, Myanmar – Junta militer Myanmar kembali menuai kecaman internasional setelah laporan terbaru mengungkap praktik pemaksaan wajib militer terhadap kaum muda. Alih-alih sukarela, banyak pemuda justru diculik, diintimidasi, bahkan disiksa untuk bergabung ke medan perang.
Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam, tetapi juga menandai hilangnya satu generasi muda di negara tersebut.
Diculik di Tengah Aktivitas Sehari-hari
Kisah Maung Maung menjadi salah satu bukti nyata praktik kejam ini. Saat sedang membeli makanan di kawasan Klenteng Sule, Yangon, ia tiba-tiba diculik oleh kelompok paramiliter.
Lebih lanjut, ia dipaksa mengaku bahwa dirinya “bersedia” mengikuti wajib militer. Ancaman kematian membuatnya tidak punya pilihan.
“Kalau saya menolak, mereka bilang akan membunuh saya,” ujarnya.
Tak hanya itu, kasus serupa juga dialami Aung Htun. Ia ditangkap di rumahnya, dituduh sebagai anggota kelompok perlawanan, lalu disiksa secara brutal.
Dari Janji Manis hingga Paksaan Brutal
Seiring meningkatnya tekanan militer akibat kekalahan di berbagai wilayah, junta Myanmar mulai mengubah strategi perekrutan.
Awalnya, mereka menawarkan gaji untuk menarik minat. Namun demikian, metode ini berkembang menjadi sistem undian hingga penculikan paksa.
Bahkan, laporan dari Myanmar Defence and Security Institute (MDSI) menyebut jumlah perekrutan melonjak drastis—dari sekitar 12.000 orang per tahun menjadi lebih dari 110.000 dalam dua tahun terakhir.
Dengan kata lain, praktik ini kini dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
Kehidupan di Kamp: Lebih Buruk dari Penjara
Setelah direkrut, para pemuda dibawa ke kamp militer dengan kondisi yang jauh dari layak.
Sebagai contoh, Maung Maung menggambarkan tempat penahanannya seperti “kandang hewan”. Ruangan sempit, ventilasi tertutup, dan perlakuan kasar menjadi keseharian.
Selain itu, mereka dipaksa duduk seharian, tidur berdesakan, serta menerima kekerasan fisik jika melanggar aturan sekecil apa pun.
“Rasanya seperti hidup di neraka,” katanya.
Sementara itu, Aung Htun mengalami penyiksaan selama pelatihan militer. Setiap kesalahan kecil berujung pukulan, hinaan, bahkan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Dikirim ke Garis Depan Tanpa Pilihan
Setelah pelatihan, para wajib militer langsung dikirim ke zona konflik.
Sebagian ditempatkan sebagai pasukan tempur, sementara yang lain dipaksa menjadi pekerja logistik dengan beban kerja ekstrem.
Sebagai ilustrasi, Aung Htun harus memikul karung beras hingga 50 kilogram ke daerah pegunungan. Ia menggambarkan dirinya “seperti buruh kasar yang diperlakukan seperti hewan.”
Di sisi lain, Win Zaw (20) dipaksa terlibat dalam pertempuran aktif selama berbulan-bulan, meski bertentangan dengan hati nuraninya.
“Saya hanya ingin hidup damai,” ungkapnya.
Eksodus Besar-besaran Kaum Muda
Akibat tekanan ini, banyak anak muda memilih melarikan diri ke luar negeri.
Menurut laporan UNDP, sekitar 300.000 hingga 500.000 pemuda Myanmar telah meninggalkan negara tersebut hingga 2025.
Lebih jauh lagi, empat dari sepuluh pemuda yang masih bertahan di dalam negeri juga mengaku ingin pergi jika memiliki kesempatan.
Situasi ini, pada akhirnya, tidak hanya menghancurkan masa depan individu, tetapi juga merusak struktur ekonomi dan sosial Myanmar secara keseluruhan.
Tekanan Internasional Dibutuhkan
Di tengah kondisi yang semakin memburuk, para aktivis HAM mendesak komunitas internasional untuk bertindak.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mendokumentasikan pelanggaran HAM secara sistematis. Selain itu, negara-negara ASEAN juga didorong untuk tidak mengakui legitimasi pemerintahan militer Myanmar.
Dengan demikian, tekanan diplomatik diharapkan dapat memaksa junta menghentikan praktik wajib militer paksa yang dinilai sebagai bentuk perbudakan modern.
Penulis: Mita Putri
