Suara Kita News. Com.KARAWANG – Polemik dugaan persoalan tata kelola keuangan di Pemerintah Desa (Pemdes) Srijaya kini memasuki babak krusial. Perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada pemegang anggaran, namun mulai menyasar pada simpul administratif dalam rantai perbankan. Fokus utama kini tertuju pada validitas dokumen pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang melibatkan peran Bank BJB Karawang.
Isu ini menguat pasca-pernyataan Kepala Desa Srijaya yang menyebutkan bahwa pencairan DBH tetap dapat diproses melalui penerbitan buku cek baru. Namun, hingga Senin (4/5/2026), pihak Bank BJB Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait prosedur operasional standar (SOP) yang melandasi penerbitan instrumen pembayaran baru tersebut.
Ketidakjelasan prosedur ini memicu desakan dari berbagai pihak untuk melakukan uji petik terhadap dokumen transaksi. Advokat LBH GMBI Karawang, Romadhon S., S.Sy., mengajukan permintaan spesifik guna memverifikasi konsistensi administratif dalam alur dana tersebut.
”Kami meminta Bank BJB Karawang untuk membuktikan nomor seri cek yang digunakan dalam pencairan DBH Desa Srijaya. Apakah menggunakan buku cek yang sebelumnya dilaporkan hilang, atau buku cek baru yang diklaim telah diterbitkan?” tegas Romadhon.
Ia menambahkan, jika benar terjadi penggantian buku cek, maka harus dibuktikan adanya dokumen pendukung yang sah, termasuk laporan kehilangan resmi sebagai prasyarat administratif. “Ini bukan sekadar asumsi, melainkan upaya memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Secara normatif, lembaga perbankan memang bertindak sebagai fasilitator transaksi dan tidak menentukan peruntukan dana. Namun, bank memegang peran vital dalam memvalidasi bahwa setiap penarikan dana publik didasarkan pada dokumen yang otentik.
Sekretaris DPD GMBI Distrik Karawang, Rahmat Supardi, menilai keterbukaan data menjadi satu-satunya cara untuk meredam spekulasi liar di masyarakat. Menurutnya, fondasi utama dalam mengelola dana publik adalah kejelasan jejak digital dan fisik transaksi.
Senada dengan itu, Kesekretariatan DPD GMBI Distrik Karawang, April melihat persoalan ini dalam kacamata sistemik. Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan desa bukan hanya soal “cair atau tidak cair”, melainkan tentang keterhubungan dokumen dari hulu ke hilir.
”Setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus memiliki dasar administratif yang bisa ditelusuri. Pertanyaan yang muncul hari ini adalah bentuk kebutuhan akan akuntabilitas sistem,” kata April.
Di tengah tarik ulur klaim administratif ini, fungsi pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang kembali diuji. Sebagai pengawas, DPMD diharapkan mampu masuk ke dalam teknis praktik lapangan guna memastikan aparatur desa patuh terhadap tata kelola yang berlaku.
Kini, bola panas transparansi berada pada kejujuran data. Publik tidak lagi menanti narasi, melainkan bukti otentik berupa nomor seri cek dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Penjelasan yang bisa diuji adalah satu-satunya jawaban untuk menutup ruang spekulasi dalam pusaran dana Desa Srijaya.
penulis : Yerrydewa
