MEDAN – Biasanya, aroma ban terbakar dan teriakan parau identik dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Namun, Jumat (1/5/2026), pemandangan berbeda tersaji di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Alih-alih ketegangan, yang muncul adalah potret perlawanan yang elegan.
Ratusan massa dari Partai Buruh Sumut—aliansi pelangi yang terdiri dari FSPMI, Serikat Petani Indonesia (SPI), komunitas ojol, hingga nelayan—mengubah aspal jalanan menjadi panggung aspirasi yang tertib dan menyentuh.
Simbolisme Perlawanan: Dari Istana Maimun ke Gubsu
Titik kumpul dimulai dari kemegahan Istana Maimun. Massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur dengan membawa “keranjang” keresahan yang mereka bagi menjadi dua klaster besar:
1. Agenda Nasional: Mengganti Fondasi Regulasi
Revisi UU Ketenagakerjaan: Mendesak Presiden dan DPR RI untuk melahirkan UU baru yang benar-benar berpihak pada keringat buruh.
Hapus Outsourcing: Menuntut penghentian sistem kerja kontrak yang dinilai membelenggu kepastian masa depan.
Tolak Upah Murah: Meminta standar upah yang memanusiakan kebutuhan hidup layak.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, SH, menegaskan bahwa isu lokal di Sumatera Utara memerlukan intervensi langsung dari Penjabat Gubernur (Gubsu) saat ini.
”Kami membawa pesan spesifik untuk Pak Bobby Nasution. Buruh butuh hunian, bukan sekadar janji,” tegas Willy di sela orasinya.
Daftar “Dosa” Masalah yang Harus Diselesaikan
Dalam dialog yang berlangsung antara perwakilan massa dan pihak Pemprov, ada lima poin krusial yang dititipkan:
Sektor Tuntutan Utama
Hunian Pembangunan perumahan murah layak huni khusus buruh.
Krisis TPL Solusi konkret atas ancaman PHK massal buruh TPL.
Agraria Pelaksanaan Reforma Agraria melalui pembagian sertifikat tanah bagi petani & buruh.
Hukum Penuntasan tumpukan kasus sengketa perburuhan di Sumut.
Kemanusiaan Penanganan segera bagi korban banjir di Langkat yang merasa “terlupakan”.
Momen paling menarik terjadi ketika para buruh mendekati barisan Polwan yang berjaga. Bukan untuk mendobrak barikade, melainkan memberikan setangkai bunga. Ini adalah simbol apresiasi terhadap jajaran Poldasu yang menerapkan pengamanan humanis selama aksi berlangsung.
”Keamanan yang kondusif hari ini adalah bukti bahwa aspirasi bisa disampaikan tanpa harus ada gesekan,” ungkap salah satu orator.
Meski aksi berakhir damai, nada peringatan tetap ditiupkan. Jika hasil dialog dengan perwakilan Pemprov tidak sampai ke telinga Gubernur atau tidak membuahkan progres nyata, Partai Buruh Sumut berjanji akan kembali “memutihkan” jalanan Medan pada Senin, 4 Mei mendatang.
Aksi May Day kali ini di Medan membuktikan satu hal: Suara kelas pekerja tetap bisa menggelegar meski disampaikan dengan hati dan kedisiplinan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah untuk menjawab bunga-bunga harapan tersebut dengan kebijakan nyata. (Tim)
