Suarakitanews – Modus Investasi Ilegal WNA di Bali Kian Mengkhawatirkan. Fenomena investasi ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Bali kini semakin mengkhawatirkan. Bahkan, praktik ini disebut-sebut berpotensi merusak ekosistem pariwisata jika tidak segera ditangani secara serius.
Awalnya, kehadiran platform seperti Airbnb dianggap tidak mengganggu bisnis hotel konvensional. Namun, seiring waktu, situasinya berubah drastis.
Okupansi Hotel Turun, Penginapan Ilegal Menjamur
Menurut data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, tingkat okupansi hotel mengalami penurunan dari 66 persen menjadi 58 persen. Ironisnya, jumlah wisatawan justru meningkat sekitar 10 persen.
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pasar. Di satu sisi, wisatawan meningkat, tetapi di sisi lain, mereka lebih memilih penginapan non-hotel yang banyak dipasarkan secara ilegal.
Selain itu, menjamurnya vila tanpa izin yang dipasarkan melalui platform digital menjadi faktor utama. Oleh karena itu, pelaku industri perhotelan mulai merasa dirugikan.
Modus Baru: Sewa Akun Airbnb untuk Hindari Deportasi
Salah satu modus yang kini marak adalah WNA menyewa akun Airbnb milik warga lokal. Dengan cara ini, mereka dapat memasarkan properti tanpa menggunakan identitas asli.
Sebagai contoh, seorang WNA asal Spanyol diketahui menawarkan uang kepada warga lokal untuk meminjam akun Airbnb. Tujuannya jelas, yaitu menghindari risiko deportasi karena menjalankan bisnis ilegal.
Lebih lanjut, mereka juga memanfaatkan fitur anonim pada platform tersebut. Akibatnya, lokasi dan identitas properti bisa disamarkan sehingga sulit dilacak oleh otoritas.
Praktik Nomine: Skema Lama yang Masih Digunakan
Selain menyewa akun, praktik nomine atau pinjam nama juga masih marak terjadi. Dalam skema ini, properti dibeli atas nama Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi sepenuhnya dikuasai oleh WNA.
Padahal, aturan di Indonesia jelas melarang kepemilikan properti oleh WNA tanpa izin tertentu. Namun demikian, celah hukum dan lemahnya pengawasan membuat praktik ini tetap berlangsung.
Bahkan, beberapa pelaku mengaku mendapatkan komisi hingga 30 persen dari transaksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa praktik ilegal ini sudah terorganisir.
Mengapa Airbnb Jadi Sorotan?
Meskipun banyak platform lain, Airbnb menjadi sorotan utama. Hal ini karena fleksibilitas sistemnya memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas properti.
Di sisi lain, platform ini kini juga menyasar segmen pasar premium, sehingga langsung bersaing dengan hotel berbintang. Oleh sebab itu, konflik dengan pelaku industri perhotelan semakin tidak terhindarkan.
Pemerintah Mulai Bertindak, Tapi Tantangan Masih Besar
Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan mewajibkan setiap akomodasi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
Selain itu, platform digital juga diminta menurunkan listing ilegal. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Misalnya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta keterbatasan pengawasan di tingkat daerah.
Dampak Serius bagi Masyarakat Lokal
Jika dibiarkan, fenomena ini dapat menimbulkan dampak serius. Salah satunya adalah kenaikan harga properti yang membuat masyarakat lokal semakin sulit memiliki tanah.
Lebih jauh lagi, ketimpangan sosial berpotensi meningkat. Bahkan, pengamat memperingatkan adanya risiko konflik horizontal di masa depan.
Airbnb Bukan Masalah Utama, Tapi Sistemnya
Pada akhirnya, platform seperti Airbnb bukanlah akar masalah utama. Sebaliknya, masalah terletak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan platform digital. Dengan demikian, ekosistem pariwisata Bali dapat tetap sehat, adil, dan berkelanjutan.
Penulis: Mita Putri
