Suarakitanews – Satu tahun kepemimpinan Pram–Dul di Jakarta berjalan di tengah tekanan krisis iklim yang semakin nyata. Namun demikian, ketika banjir kembali melanda sejumlah wilayah, publik mulai mempertanyakan: apakah Jakarta sudah semakin kuat, atau justru semakin darurat?
Banjir Jakarta Makin Sering, Risiko Kian Tinggi
Dalam beberapa tahun terakhir, banjir Jakarta tidak lagi sekadar kiriman dari hulu. Berdasarkan kajian BRIN, hujan ekstrem kini justru lebih sering turun langsung di wilayah kota. Bahkan, curah hujan ekstrem diperkirakan meningkat 15–26 persen. Artinya, intensitas hujan deras akan lebih sering terjadi dengan volume yang lebih tinggi.
Akibatnya, sistem yang ada pun kerap kewalahan. Drainase Jakarta yang terbatas, ditambah penyusutan kawasan resapan air, membuat genangan lebih cepat meluas. Di sisi lain, Jakarta juga menghadapi penurunan tanah dan kenaikan muka air laut. Padahal, kota ini menjadi muara dari 13 sungai besar.
Dengan kata lain, kombinasi faktor alam dan persoalan tata kota menjadikan risiko banjir semakin kompleks dan sulit dikendalikan.
Solusi Cepat, Dampak Sesaat
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan langkah cepat seperti pengerukan dan pelebaran sungai, serta modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ekstrem. Langkah ini memang penting saat kondisi darurat. Namun demikian, solusi cepat hanya mampu meredam dampak sementara, bukan mengurangi akar masalah.
Tanpa strategi jangka panjang, risiko yang sama akan terus berulang setiap kali cuaca ekstrem datang. Oleh sebab itu, pendekatan tambal sulam dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan krisis iklim Jakarta.
Krisis Iklim Jakarta Butuh Solusi Jangka Panjang
Sebaliknya, Jakarta membutuhkan transformasi kebijakan berbasis adaptasi iklim. Misalnya, melalui pembangunan infrastruktur hijau, revitalisasi ruang terbuka hijau, normalisasi kawasan resapan, hingga penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi.
Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem menjadi krusial agar kota mampu menyerap dan mengalirkan air secara alami. Dengan demikian, beban drainase tidak sepenuhnya bergantung pada sistem buatan.
Lebih jauh lagi, kebijakan tata kota harus berpihak pada perlindungan warga rentan yang paling terdampak banjir. Sebab, krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial.
Momentum Evaluasi 1 Tahun Pram–Dul
Memasuki satu tahun kepemimpinan, Pram–Dul memiliki momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan penanganan banjir Jakarta. Apakah tetap mengandalkan solusi cepat? Atau mulai beralih pada strategi ketahanan jangka panjang?
Pada akhirnya, banjir Jakarta bukan lagi persoalan musiman. Ia adalah cerminan kesiapan kota menghadapi krisis iklim. Jika tidak ada perubahan mendasar dalam sistem tata kota, maka Jakarta berisiko semakin rentan setiap tahunnya.
Kini pertanyaannya bukan lagi kapan banjir datang, melainkan seberapa siap Jakarta menghadapinya.
Penulis: Mita Putri
