Suara Kita News.com, MEDAN – Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Utara dinilai sangat bergantung pada kondisi ekonomi daerah yang sehat. Tanpa ekonomi yang tangguh, risiko kerawanan sosial dan kriminalitas diprediksi akan meningkat.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi bertema “Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara” yang digelar di Medan, Jumat (6/2).
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
“Kalau keamanan berantakan, ekonominya juga berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang bagus bakal menghadirkan stabilitas sosial,” ujar Arif di hadapan sekitar 75 peserta yang terdiri dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM dari DPD HIPPI Medan.
Menurut Arif, menjaga stabilitas daerah tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga barang (inflasi), tetapi juga memerlukan penguatan struktur usaha lokal. Ia memperingatkan bahwa pelemahan sektor mikro dapat memicu tekanan ekonomi berkepanjangan yang berujung pada konflik sosial skala kecil hingga peningkatan kriminalitas di kawasan urban.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Asim Saputra, menyoroti pentingnya iklim usaha yang kondusif untuk menjamin kelancaran rantai pasok dan produksi industri. Salah satu hambatan utama di Sumatera Utara saat ini adalah tingginya biaya produksi yang membuat iklim investasi kurang menarik.
“Inflasi bisa kita jaga ketika ekonomi kondusif. Untuk mencapainya, jangan ada pelaku usaha yang justru mengambil kesempatan (spekulasi) saat situasi ekonomi sedang tidak baik,” tegas Asim.
Dalam kesempatan tersebut, Asim juga memberikan kabar baik terkait pemulihan distribusi logistik di Kepulauan Nias pasca-bencana Sumatera. Sebelumnya, kendala distribusi sempat memicu lonjakan inflasi hingga 10 persen di wilayah tersebut.
“Namun, pada Februari ini kita mengalami deflasi yang cukup dalam, sekitar 0,75 persen. Ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam memasok komoditas pokok ke Nias sudah kembali normal,” tambahnya.
Forum ini menyimpulkan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah, aparat keamanan, akademisi, dan pelaku usaha merupakan syarat mutlak untuk membangun ekonomi yang resilien demi menjaga stabilitas Kamtibmas jangka panjang di Sumatera Utara. (Tim)
