Suara Kita News. Com LUBUK PAKAM – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali marwah koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan. Fokus utama saat ini tertuju pada penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta koperasi konvensional guna menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Tantangan, Hambatan, dan Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara” yang digelar di Lubuk Pakam, Rabu (4/2/2026).
Ketua Dekopin Sumut, Zulkifli Utama, SE, menyoroti bahwa kendala utama koperasi saat ini terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, pengelola koperasi wajib memahami fungsi dan peran sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 1992.
“Tanpa SDM yang mumpuni, mustahil koperasi dapat berjalan sehat. Kita harus memastikan sinergi antara tiga perangkat organisasi: Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan Pengawas berjalan sesuai fungsinya,” ujar Zulkifli di sela kegiatan.
Target KDKMP dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Data dari Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara menunjukkan tantangan besar di lapangan. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda, Juniari Siahaan, S.Kom, M.Si, mengungkapkan bahwa hingga awal 2026, telah terbentuk sekitar 6.100 KDKMP di Sumut, namun baru 20 persen yang memiliki gerai fisik.
Salah satu poin strategis yang dibahas adalah peluang keterlibatan koperasi dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- KDKMP didorong berperan aktif melalui kemitraan dapur MBG.
- Koperasi Konvensional yang telah memiliki aset siap dilibatkan secara teknis dalam program nasional tersebut.
Bergeser ke Sektor Riil
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM, menambahkan bahwa koperasi masa kini harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebijakan. Ia menekankan pentingnya koperasi untuk mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor simpan pinjam dan beralih ke sektor riil.
“Kita punya semangat yang sama agar koperasi tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Harapannya, manajemen pengelolaan semakin modern sehingga posisi strategis Sumatera Utara dalam ekonomi nasional semakin kuat,” tutur Miska.
Rekomendasi Kebijakan
Melalui diskusi ini, Dekopin dan Dinas Koperasi Sumut melakukan inventarisasi masalah lapangan untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Sinergi antara pengurus, anggota, dan pemerintah menjadi syarat mutlak agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan.
(Tim Redaksi)
