Dugaan Penyelewengan Dana Desa Kemiri Mencuat: Anggaran Stunting Hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

Suara Kita News. Com, KARAWANG – Gelombang protes warga Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mulai pecah. Aroma tidak sedap terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 memicu kemarahan publik yang menuntut transparansi total dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes).

Warga menilai alokasi anggaran yang dikucurkan negara tidak terealisasi secara nyata di lapangan. Praktik tata kelola keuangan desa yang tertutup dituding menjadi celah utama terjadinya potensi kerugian negara.

Pos Anggaran yang Menjadi Pertanyaan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa pos anggaran krusial yang dinilai janggal oleh masyarakat, di antaranya:

  • Program Penanganan Stunting: Dialokasikan sebesar Rp30 juta, namun realisasinya di lapangan dianggap tidak transparan. Dialokasikan sebesar Rp20 juta, yang hingga kini pemanfaatannya dipertanyakan oleh warga. Warga mengklaim tidak melihat adanya pembangunan fisik yang signifikan dan proporsional dengan besaran dana yang dikucurkan.

“Beberapa program seperti stunting dan PKK anggarannya ada di kertas, tapi di lapangan gelap (tidak jelas). Kami juga tidak melihat dampak dari dana infrastruktur yang disebut-sebut itu,” ujar seorang warga yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Senin (5/1/2026).

Tudingan Lemahnya Pengawasan
Ketidakpuasan warga tidak hanya tertuju pada jajaran Pemdes Kemiri. Pihak pendamping desa dan otoritas Kecamatan Jayakerta juga mendapat kritik pedas karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan (monitoring). Pembiaran ini dianggap memperuncing konflik horizontal antara warga dan perangkat desa.

Merespons gejolak ini, masyarakat Desa Kemiri mendesak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., untuk segera menginstruksikan Inspektorat melakukan audit investigasi menyeluruh.

Warga menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam waktu dekat, mereka tidak segan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi.

“Ini uang rakyat, bukan milik pribadi. Jika pemerintah daerah tetap berdiam diri, kami secara kolektif akan melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Negeri Karawang!” tegas perwakilan warga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kemiri belum memberikan klarifikasi resmi atau tanggapan terkait tudingan yang dilayangkan oleh warga tersebut. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk menjaga keberimbangan berita.

Red

  • Artikel Terkait

    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    Suara Kita News, Karawang – Gerakan atau forum Gelo Commando 2026 secara resmi menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dengan mengusung 8 Poin Aspirasi Rakyat. Berbagai tuntutan ini mencakup isu kesejahteraan sosial,…

    Lanjutkan Membaca

    // // //
    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    Suara Kita News.com, Pilkades Desa Bangle, Kecamatan Majalaya, tengah menjadi sorotan hangat. Di tengah panggung pertarungan empat kandidat kuat, atmosfer pemilihan kali ini terasa jauh berbeda. Warga tidak lagi sekadar…

    Lanjutkan Membaca

    // // //

    Rekomendasi

    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    • October 12, 2026
    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    • October 10, 2026
    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

    • October 9, 2026
    Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

    Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

    • October 8, 2026
    Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

    Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

    • October 8, 2026
    Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

    Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri

    • October 8, 2026
    Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri