MEDAN – Pernyataan tajam yang menyoroti tunjangan fantastis anggota DPRD Sumatera Utara kini berbalik menjadi bumerang. Sebuah kritik keras muncul dari Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) yang menuding adanya manipulasi informasi untuk mengalihkan perhatian publik. Menurut KAPIR, tudingan ini justru menutupi fakta bahwa tunjangan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi justru jauh lebih besar.
Rahmad Situmorang, Wakil Ketua KAPIR, menegaskan bahwa narasi yang beredar di media hanya menyorot sebagian dari kebenaran. “Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” kata Rahmad di Medan, Kamis (11/9/2025).
Rahmad memaparkan data yang dinilai mencengangkan. Berdasarkan informasi yang didapatnya, seorang Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan. Angka ini jauh melampaui tunjangan yang diterima oleh anggota legislatif. Tunjangan pejabat lain juga tak kalah fantastis: Asisten Sekda menerima Rp54 juta dan tenaga ahli gubernur bisa mengantongi Rp47,7 juta per bulan.
“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati,” lanjut Rahmad. Ia mendesak agar fakta-fakta ini juga dibuka ke publik agar masyarakat bisa melihat gambaran utuh dari alokasi anggaran daerah, bukan hanya potongan-potongan informasi yang sengaja dipelintir.
Selain isu tunjangan, pernyataan Rahmad Situmorang juga memantik kembali perdebatan mengenai rekam jejak tokoh yang melontarkan kritik tersebut—yang saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, meninggalkan sejumlah proyek infrastruktur mangkrak. Proyek-proyek ini, yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah, kini dianggap sebagai beban dan kerugian bagi masyarakat.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan tajam adalah:
Stadion Teladan yang dijanjikan sebagai ikon olahraga namun tak kunjung selesai.
Islamic Center yang kini terbengkalai tanpa manfaat jelas.
Proyek lampu hias jalan (lampu pocong) yang kontroversial karena anggaran yang besar namun tidak berdampak signifikan.
Basemen Lapangan Merdeka yang selalu terendam banjir, menjadikannya proyek yang sia-sia dan tidak dapat difungsikan.
“Ini bukan lagi soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” tegas Rahmad. Ia menilai tuduhan terhadap DPRD Sumut adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari “luka lama” yang belum tuntas dipertanggungjawabkan. Aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil juga ikut bersuara, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak ini, agar isu transparansi tidak hanya berfokus pada satu pihak, tetapi secara menyeluruh.
Penulis : tim
