Karawang, Jawa Barat – Suara Kita News.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan keseriusan tinggi dalam memerangi kemiskinan di wilayahnya. Langkah konkret ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang berlangsung hari ini, Kamis (15/5/2025), di aula lantai 2 gedung Bupati. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi jitu pengentasan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.
Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, menjelaskan bahwa rapat perdana ini menjadi fondasi awal dalam merancang rencana strategis yang akan menjadi panduan utama dalam upaya menekan angka kemiskinan. Rencana ini, lanjut Ridwan, harus sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
“Ini adalah tahapan awal yang krusial. Ke depan, tim teknis akan memberikan pendampingan secara intensif untuk memastikan dokumen perencanaan pengentasan kemiskinan ini dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan,” tegas Ridwan kepada awak media usai rapat koordinasi.
Lebih lanjut, Ridwan mengungkapkan bahwa TKPKD, yang diketuai oleh Wakil Bupati Karawang dan mendapatkan arahan langsung dari Bupati, akan melibatkan berbagai elemen penting. Tim ini akan merangkul seluruh OPD terkait agar program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi.
Fokus utama dalam rapat koordinasi kali ini adalah menyelaraskan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD Kabupaten Karawang, khususnya dalam konteks program penanggulangan kemiskinan. Ridwan memaparkan bahwa Pemkab Karawang telah menyiapkan empat skema utama yang akan menjadi andalan dalam strategi pengentasan kemiskinan. Keempat skema tersebut meliputi: pengurangan pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, penanganan kantong-kantong kemiskinan (seperti kawasan kumuh), serta pembenahan dan pemanfaatan data yang akurat.
“Kami akan memanfaatkan data dari tiga sumber yang berbeda untuk memastikan ketepatan sasaran program. Selain itu, kami juga akan menyesuaikan diri dengan Instruksi Presiden Nomor 8 yang mewajibkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis data utama,” jelas Ridwan.
Dalam kesempatan yang sama, Ridwan juga memberikan kabar baik mengenai tren kemiskinan di Karawang dalam satu dekade terakhir. Ia menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Karawang tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, seperti Indramayu, Karawang termasuk dalam 10 besar dengan angka kemiskinan terendah. Prestasi ini harus kita pertahankan, bahkan jika memungkinkan, kita terus upayakan penurunannya,” tutur Ridwan dengan optimis.
Lebih lanjut, Kepala Bappeda Karawang ini menekankan bahwa tingginya investasi yang masuk ke Karawang seharusnya memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. “Dengan investasi yang signifikan, seharusnya angka kemiskinan dapat ditekan. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Ridwan, menandakan komitmen kuat Pemkab Karawang dalam mewujudkan Karawang yang lebih sejahtera.
Penulis : Yerrydewa
editor : Hend
