Bandung, Jawa Barat [09/05/2025] Suara Kita News.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program penempatan siswa bermasalah di barak militer, kendati kebijakan ini menuai kritik tajam dari sejumlah lembaga pemerhati hak anak.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bahkan mengajak pihak-pihak yang mengkritik, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk ikut terlibat aktif dalam program pembinaan karakter tersebut.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penanganan permasalahan perilaku siswa memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Alih-alih hanya menyampaikan kritik, ia menantang Komnas HAM dan KPAI untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi nyata dalam program pembinaan yang kontroversial ini.
“Daripada sekadar berdebat dalam wacana, lebih baik kita turun tangan bersama. Provinsi Jawa Barat akan menangani 1.000 siswa dengan perilaku khusus,” tegas Gubernur Dedi pada Rabu (7/5/2025).
Lebih lanjut, ia membuka pintu bagi Komnas HAM dan KPAI untuk berpartisipasi dengan metode dan pendekatan yang mereka yakini efektif. “Komnas HAM dan KPAI juga bisa ikut serta dengan pendekatan mereka masing-masing. Dari situ, kita bisa evaluasi metode mana yang paling efektif,” ujarnya.
Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap kritik yang dilayangkan Komnas HAM dan KPAI terkait program bernama Gerbang Pancawaluya. Kedua lembaga tersebut menilai program yang melibatkan penempatan siswa di lingkungan militer berpotensi melanggar hak-hak anak. Mereka khawatir pendekatan militeristik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan berpusat pada anak.
Namun, Pemprov Jabar bersikukuh bahwa program ini merupakan salah satu upaya pembinaan karakter yang diperlukan bagi siswa-siswa dengan perilaku khusus. Mereka meyakini bahwa kedisiplinan dan pembentukan mental yang diterapkan di lingkungan militer dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa.
Tantangan terbuka dari Gubernur Dedi Mulyadi ini tentu akan menjadi sorotan publik. Apakah Komnas HAM dan KPAI akan menerima ajakan untuk terlibat langsung dalam program yang mereka kritik? Bagaimana dinamika kolaborasi ini akan berjalan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat menentukan arah kebijakan pembinaan siswa bermasalah di Jawa Barat ke depannya. Yang pasti, kontroversi seputar program “barak militer” ini masih akan terus bergulir.
Penulis : Yerrydewa
Editor Hend
