Suara Kita News.com – Polemik berkepanjangan terkait banjir dan abrasi di bantaran Kali Kalapa, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Kepala Desa Wadas, H. Junaedi yang akrab disapa H. Jujun, melontarkan kritik tajam terhadap respons pemerintah daerah yang dinilai lamban serta minimnya kontribusi nyata dari kawasan industri besar yang beroperasi di sekitar wilayahnya.
Dalam pernyataan kerasnya yang dikutip dari media Pantaunews, H. Jujun mengungkapkan keprihatinannya atas nasib masyarakat Wadas yang terus menjadi korban longsor dan abrasi setiap kali musim hujan tiba. Ia menyayangkan kurangnya perhatian serius dari pemerintah maupun pengelola kawasan industri terhadap persoalan krusial ini. Bahkan, H. Jujun secara terbuka mempertanyakan
keadilan Gubernur Jawa Barat dalam memberikan perhatian terhadap bencana yang melanda wilayahnya.
“Apakah harus menunggu banyak korban dulu baru ada tindakan? Apakah masyarakat saya harus demo dulu supaya didengar?” ujar H. Jujun dengan nada penuh kekecewaan.
Lebih lanjut, sorotan tajam H. Jujun juga mengarah pada sejumlah kawasan industri ternama di sekitar Wadas, seperti Karawang International Industrial City (KIIC), KJIE, Pertiwi Lestari, dan Golf Sedana. Ia secara implisit mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan industri dibandingkan dengan keselamatan dan kesejahteraan warganya.
“Apakah Bapak takut dengan kawasan industri KIIC? Apakah masyarakat saya harus turun ke jalan untuk demo agar didengar?” tegasnya.
Menanggapi kritik pedas tersebut, Bambang Sugeng, External Relation Division Head KIIC, memberikan klarifikasi. Pihaknya menyatakan telah memiliki komitmen dan secara aktif melaksanakan berbagai langkah penanganan banjir Kali Kalapa sesuai dengan hasil rapat koordinasi penanganan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan pada tahun 2021.
Bambang menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut telah membagi tanggung jawab secara jelas antar kawasan industri dan lembaga terkait. Pembagian tugas mencakup normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, hingga pengendalian limpasan air hujan.
“Hulunya itu ada di kawasan kehutanan, dari kawasan kehutan kemudian mengikuti gravitasi ke Sungai Kalikalapa, di batas tanah kita ini memang sudah ada pond, kemudian dari pond itu kita lakukan normalisasi Kalikalapa, nah lalu kita buat saluran, dari saluran ini masuk ke danau KIIC,”
ungkap Bambang.
Ia menambahkan bahwa sebelum air masuk ke danau KIIC, kawasan industri ini memiliki beberapa titik penampungan air atau pond. “Semua air hujan tertampung di pond-pond ini. KIIC telah
melakukan normalisasi sungai sepanjang 553 meter dari kawasan Cibiuk hingga mendekati Kampung Budaya. Selain itu, kami juga membangun beberapa kolam retensi atau pond, salah satunya seluas 11-12 hektare di dalam kawasan, untuk menahan limpasan air hujan sebelum dialirkan ke Sungai
Kalikalapa,” jelas Bambang lebih lanjut.
Bambang juga menegaskan bahwa seluruh sistem pengendalian air yang dimiliki KIIC dilengkapi dengan peralatan hidrolik yang mampu mengatur volume pembuangan air ke sungai utama secara terkontrol. Sebagai langkah preventif tambahan, setelah normalisasi sungai, KIIC juga telah menanam sekitar
500 pohon di sepanjang bantaran sungai dengan tujuan mencegah longsor dan menjaga kestabilan tanah.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan mekanisme spill land yang dimiliki KIIC. “Kalau debit airnya sudah tinggi itu ada limpasan secara otomatis melalui spill land, kemudian dari spill land masuk ke Kalikalapa,” terangnya. Ia juga mengindikasikan bahwa penyebab banjir tidak semata-mata berasal dari kawasan KIIC. “Kami sudah menjalankan dari kesepakatan dulu, atau mungkin ada wilayah tetangga yang belum
menjalankan arahan hasil rapat 2021, di mana pada saat itu oleh pemerintah daerah ada seperti pembangunan kolam retensi dan long storage yang menjadi tanggung jawab kawasan industri lain,” bebernya.
Bambang menduga, tingginya curah hujan dalam beberapa minggu terakhir menjadi salah satu faktor pemicu banjir saat ini. “Juga salah satunya dimungkinkan diduga air dari kawasan tetangga tidak tertampung yang kemudian langsung melintas ke Kalikalapa mengarah kepada ke arah lingkungan Desa Wadas sampai ke Sungai Citarum,” paparnya.
Ia juga menyinggung upaya KIIC pasca rapat koordinasi tahun 2021. “Maka setelah kami mendapat surat dari pemerintah daerah, kami langsung mengerjakan normalisasi sesuai dengan arahan di surat tersebut,” ucap Bambang.
“Nah kebetulan di surat itu kami mendapatkan arahan normalisasi mulai dari jembatan sebelum Cibiuk sampai mengarah ke pond yang ada di sebelah Harmoni dengan panjang 553 meter dan itu sudah kami lakukan. Setelah normalisasi, kita lakukan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai, dengan
harapan tanah-tanah di bantaran sungai tidak masuk ke bantaran sungai lagi,” terangnya.
Bambang berharap agar dinas terkait di Pemerintah Daerah dapat turut aktif berperan dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Ia juga menegaskan kesiapan KIIC untuk kembali duduk bersama dengan para pengelola kawasan industri lainnya, Pemerintah Kabupaten Karawang, serta dinas terkait
guna mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah Kali Kalapa.
“Kami siap berdialog dan menindaklanjuti kondisi saat ini bersama pihak terkait. Penanganan ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, tidak bisa satu kawasan saja yang bergerak,” pungkas Bambang.
Polemik ini semakin menggarisbawahi urgensi sinergi antara pemerintah daerah, kawasan industri, dan masyarakat setempat dalam mencari solusi efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan banjir dan abrasi yang terus menghantui Desa Wadas dan sekitarnya. Tindakan nyata dan koordinasi
yang solid dari seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar di masa mendatang.
Penulis : Yerrydewa
Editor : Hend
