Suara Kita News.com – Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Karawang yang baru dilantik didesak untuk segera menyelesaikan persoalan krusial terkait pencairan dana “kadeudeuh” atau tali kasih bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah tertunda selama beberapa tahun terakhir. Desakan keras ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin.
Menurut Endang, kepengurusan Korpri yang baru harus memiliki prioritas untuk mengakomodir dan menuntaskan permasalahan yang sangat dinantikan oleh para purna bakti PNS tersebut. Ia menilai, tertundanya pencairan “kadeudeuh” menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar yang harus segera diselesaikan.
“Saya kira cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya masalah pencairan ‘kadeudeuh’ para pensiunan PNS yang sudah lama tertunda,” tegas Endang Sodikin, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari para pensiunan PNS yang sudah lama menanti realisasi hak mereka. Ia menekankan agar penyelesaian masalah ini tidak
berlarut-larut, mengingat betapa pentingnya dana tersebut bagi para purna tugas.
“Selama ini, saya sering menerima laporan para pensiunan PNS yang sudah lama menantikan pencairan ‘uang kadeudeuh’. Penyelesaiannya harus cepat, jangan berlarut-larut. Karena mereka (parapensiunan PNS) sangat menunggu mendapatkan uang kadeudeuh itu,” imbuhnya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Endang menyarankan agar Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru segera melakukan audit secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti nilai potensi “uang kadeudeuh” yang seharusnya diterima oleh para pensiunan PNS.
“Sebaiknya, Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru melakukan recovery, untuk kemudian aset tersebut dikonversi untuk menuntaskan persoalan yang terjadi terkait dengan keuangan,” tegasnya.
Latar belakang permasalahan ini mencuat setelah para pensiunan PNS periode 2022-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang berulang kali menagih hak mereka kepada pengurus Korpri. Mereka merasa berhak atas dana “kadeudeuh” tersebut lantaran selama aktif bekerja sebagai PNS, terdapat pemotongan gaji bulanan sebagai iuran kepada Korpri Karawang, yang merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi PNS.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa hingga Desember 2024, terdapat sekitar 700 pensiunan PNS periode 2022-2023 yang belum menerima uang “kadeudeuh” dari Korpri Karawang. Total dana “kadeudeuh” yang belum terbayarkan diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 9,8 miliar.
Desakan ini muncul sehari setelah terpilihnya Asip Suhendar sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Karawang periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korpri Karawang yang digelar di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Senin (21/4/2025). Dengan terpilihnya
kepengurusan baru ini, para pensiunan PNS berharap agar permasalahan “kadeudeuh” yang telah lama menggantung dapat segera menemukan titik terang.
Penulis : yerrydewa
Editor : hend
