Suarakitanews.com – Bekasi kembali berduka di awal Maret, diterjang banjir yang memaksa ribuan warganya mengungsi. Bencana ini bukan lagi kejadian sporadis, melainkan cerminan masalah kronis yang melanda Indonesia dari Aceh hingga Papua. Apakah deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi biang kerok utama? Siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas banjir yang tak kunjung henti ini? Mari kita bedah, apakah langkah pemerintah sudah tepat sasaran?
Penelusuran BBC News Indonesia
BBC News Indonesia melakukan penelusuran mendalam terhadap fenomena banjir di berbagai daerah. Hasilnya menggarisbawahi satu faktor utama: perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Perubahan lanskap hutan yang dulunya berfungsi ekologis kini jauh dari kata ideal. Menurut Yayat Hidayat, pakar konversi tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), inilah pemicu utama banjir, bahkan melampaui faktor curah hujan ekstrem.
Kenyataan pahit ini bahkan diakui oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Edy Pratowo. Beliau mengakui adanya korelasi langsung antara hilangnya hutan akibat pembukaan kebun dan aktivitas tambang dengan banjir yang terus melanda wilayahnya.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pernah berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tata ruang yang berujung bencana, bahkan menyebutnya sebagai “tobat ekologi”. Sebuah momen menarik terjadi ketika Gubernur Dedi Mulyadi terlihat menangis saat melakukan penyegelan pada Eiger Adventure Land, yang diduga melanggar aturan tata ruang.
Namun, di sisi lain, peletakan batu pertama proyek tersebut pada tahun 2021 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu, Sandiaga Uno, Panglima TNI saat ini, Agus Subianto, dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini, Ahmad Dofiri.
Tindakan Penertiban Bersifat Parsial
Yayat Hidayat kembali mengingatkan bahwa tindakan penertiban yang bersifat parsial bukanlah solusi. “Kalau hanya menutup satu atau dua itu bukan solusi. Semua harus ditertibkan. Kalau solusinya tidak menyeluruh, kebijakan itu mungkin hanya hangat-hangat tahi ayam,” tegasnya.
Untuk menekan risiko banjir secara signifikan, Yayat menekankan pentingnya siasat pemerintah yang bersifat kolaboratif. Lebih dari itu, pemerintah perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam program reboisasi yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.
Kesimpulan
Banjir di Indonesia adalah permasalahan kompleks yang akar permasalahannya terletak pada pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Meskipun pemerintah telah berupaya, tantangan untuk mengatasi banjir secara tuntas masih besar. Diperlukan tanggung jawab yang lebih komprehensif dari berbagai pihak dan siasat pemerintah yang melibatkan masyarakat secara aktif agar bencana banjir yang terus berulang ini dapat diminimalisir dampaknya.
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @bbcindonesia
