Suara Kita News.com – Sebuah polemik panas tengah membara di Jawa Barat. Pernyataan Gubernur DM, yang menyebut banyak warga tertipu pengembang rumah subsidi, menuai kecaman keras dari para pelaku industri. Dalam beberapa pemberitaan daring, DM menuding banyak warga Jawa Barat menjadi korban penipuan pengembang rumah subsidi, di mana rumah yang telah dibeli tak kunjung dibangun.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Ketua DPW Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam. Dengan nada tegas, H. Abun membantah tudingan tersebut dan meminta Gubernur DM untuk memberikan bukti konkret.
“Tidak mungkin pengembang tidak membangun rumah. Kami dari Asprumnas keberatan dengan pernyataan Bapak Gubernur Jawa Barat soal pengembang rumah subsidi banyak tipu warga,” ujar H. Abun dengan nada geram.
H. Abun menjelaskan, sebelum akad kredit rumah subsidi disetujui, bangunan rumah harus sudah selesai dibangun dan dilengkapi dengan Laporan Pemeriksaan Akhir (LPA) dari penilai independen. Hal ini untuk memastikan unit rumah telah terbangun sesuai standar.
“Kami minta kepada Pak Gubernur data pengembang mana yang tidak membangun rumah subsidi, kami minta datanya by name by address,” tantang H. Abun.
Ia juga meluruskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi suku bunga bagi konsumen, bukan subsidi pembangunan bagi pengembang. H. Abun menegaskan bahwa pengembang yang tergabung dalam Asprumnas selalu mematuhi aturan dan mengurus perizinan sesuai prosedur.
“Kami juga memberikan kualitas bangunan terbaik bagi konsumen,” tambahnya.
H. Abun khawatir, pernyataan Gubernur DM akan berdampak buruk bagi pengembang rumah subsidi, terutama pengembang kecil. Ia mempertanyakan apakah pemerintah juga ingin “mematikan” usaha mereka, yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membayar pajak.
“Apakah usaha kami mau ditutup juga agar kami tidak bisa membangun rumah? Meski kami pengembang kecil, toh kami tetap membayar pajak melalui BPHTB,” pungkasnya.
Polemik ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri perumahan subsidi di Jawa Barat. Pernyataan Gubernur DM telah memicu reaksi keras dan menuntut adanya bukti konkret. Sementara itu, para pengembang merasa terancam dengan tudingan tersebut dan khawatir akan berdampak pada kelangsungan usaha mereka.
Penulis : Hendrik
Editor : Yerrydewa
