Nasib IKN di Tangan Prabowo: Antara Pemblokiran Anggaran dan Harapan Investasi Swasta

  • News
  • February 18, 2025

Suarakitanews.com – Kabar pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp 14 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan pertanyaan besar terkait kelanjutan proyek ambisius ini. Meskipun Ronny P Sasmita menilai pemblokiran ini sebagai isu lama dan tidak terlalu mengejutkan, dampaknya terhadap kepercayaan investor dan pembangunan tetap menjadi perhatian utama.

Kontroversi Pemblokiran Anggaran

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, berpendapat bahwa pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memprioritaskan belanja yang mendukung produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta swasembada pangan dan energi. Menurutnya, proyek IKN пока tidak memenuhi kriteria tersebut.

Namun, di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai pemblokiran anggaran ini dapat berdampak pada kinerja investasi dan pembangunan IKN secara keseluruhan. Ketidakpastian terkait anggaran pemerintah dapat menunda realisasi investasi dari investor, bahkan mengancam keberlangsungan proyek-proyek yang sudah berjalan.

Harapan pada Investasi Swasta

Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat bahwa nasib Ibu Kota Nusantara kedepannya akan sangat tergantung pada investasi swasta. Ia menekankan bahwa pembangunan IKN sejak awal memang dirancang untuk investasi dana dari sektor swasta, bukan hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mendorong kerja sama pendanaan swasta untuk memastikan kelanjutan proyek ini.

Kepastian dari Pemerintah

Meskipun demikian, Sekjen Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, memastikan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan hal yang biasa dilakukan di awal tahun dan bukan karena efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, juga menegaskan bahwa pembangunan di IKN tetap akan berjalan sesuai arahan Presiden untuk fokus pada penyelesaian kantor-kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya.

Pemblokiran anggaran IKN sebesar Rp 14 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan berbagai spekulasi terkait nasib proyek ini. Meskipun ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap investasi dan pembangunan, pemerintah dan otoritas terkait telah memberikan jaminan bahwa proyek IKN akan tetap berjalan. Keberhasilan IKN di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menarik investasi swasta dan memastikan kelancaran pembangunan ekosistem pendukung.

Penulis : Mita
Courtesy by Instagram @cnnindonesia

Mita Putri

Artikel Terkait

Laporan Khusus: Jejak Sunyi Sang “Manusia Bayangan Republik” Zulkifli Lubis

Suara Kita News. Com, Dalam lembaran sejarah Indonesia, panggung utama kerap dikuasai oleh mereka yang bersuara lantang di atas mimbar. Namun, di balik layar sejarah kemerdekaan, terdapat figur-figur yang memilih…

Lanjutkan Membaca

// // //
  • News
  • July 1, 2026
  • //
Biaya Visa Jepang Resmi Naik 5 Kali Lipat per 1 Juli 2026, Turis Indonesia Wajib Tahu!

Suarakitanews — Kabar penting bagi Anda yang berencana liburan ke Negeri Sakura: biaya visa Jepang naik secara signifikan mulai 1 Juli 2026. Kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan lonjakan…

Lanjutkan Membaca

// // //

Rekomendasi

Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

  • October 12, 2026
Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

  • October 10, 2026
Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

  • October 9, 2026
Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

  • October 8, 2026
Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

  • October 8, 2026
Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri

  • October 8, 2026
Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri