Perubahan dan Transformasi di Kementerian Hukum: Kolaborasi Dan Sistem Yang Transparan

Jakarta – Suara Kita News. — Transformasi yang terjadi di Kementerian Hukum (Kemenkum) merupakan peluang untuk meningkatkan peran strategis dan layanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mendorong seluruh pimpinan tinggi di Kemenkum untuk bekerja sama dan membentuk sistem kerja yang lebih transparan.

“Saya minta kepada para pimpinan untuk berkolaborasi karena hal ini kunci keberhasilan kita. Selain itu, saya juga berharap kita bisa menciptakan sistem yang transparan dan disepakati bersama,” ujar Supratman saat melantik para Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenkum, Senin (18/11/24).

Supratman menyatakan bahwa Kemenkum akan menerapkan sistem meritokrasi konsisten untuk menilai kompetensi pegawai. Dengan demikian, penempatan jabatan akan disesuaikan dengan kemampuan menjalankan tugas dan fungsi.

“Tidak ada lagi istilah orang dekat Menteri. Semua pegawai bisa membuktikan kompetensinya. Promosi akan berdasarkan kinerja,” tegas Supratman di acara pelantikan di Graha Pengayoman, Jakarta.

Selain itu, Supratman dan timnya telah setuju untuk membentuk beberapa sistem baru. Termasuk tour of duty yang memungkinkan pegawai untuk dikerahkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Memberikan mereka pengalaman langsung tentang berbagai masalah dan layanan masyarakat.

“Kami sepakat untuk membangun sistem perputaran agar setiap pegawai mengerti kondisi berbeda dan bisa serap aspirasi publik,” jelas Supratman.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kerja melalui laporan bulanan yang mencakup evaluasi dan pemantauan.

“Para pejabat yang baru dilantik diwajibkan melaporkan kinerja mereka setiap bulan kepada saya, Wakil Menteri, Inspektur Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik,” tambah Supratman.

Di penutup sambutannya, Supratman mengharapkan implementasi sistem baru ini segera dilakukan. Agar Kemenkum menjadi lembaga yang transparan dan dapat diakses oleh publik.

“Kemenkum adalah organisasi besar, dan ini tugas kita bersama untuk memastikan organisasi ini akuntabel. Saya harap Kemenkum menjadi lembaga yang transparan dan terbuka bagi publik,” tutup Supratman.

Berdasarkan surat SEK-KP.03.03-524, sebanyak 49 pejabat pimpinan tinggi pratama baru dilantik dan ditempatkan di berbagai posisi penting dalam Kemenkum. Seperti Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Wilayah.

-spectre-

Artikel Terkait

Blackout Sumatera: 5 Orang Tewas, Bisnis Merugi Miliaran — PLN Wajib Beri Kompensasi hingga 500 Persen

Suarakitanews – Blackout Sumatera 2026: Kronologi, Korban Jiwa, dan Hak Kompensasi yang Wajib Anda Ketahui Pemadaman listrik massal atau blackout Sumatera yang berlangsung selama tiga hari, yakni 22 hingga 24…

Lanjutkan Membaca

// // //
Krisis Pangan Mengintai? Petani Indonesia Tertekan El Nino dan Ekonomi Global

Suarakitanews – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ancaman El Nino 2026 mulai memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian nasional. Kenaikan harga bahan bakar, bibit, hingga pestisida…

Lanjutkan Membaca

// // //

Rekomendasi

Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

  • October 12, 2026
Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

  • October 10, 2026
Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

  • October 9, 2026
Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

  • October 8, 2026
Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

  • October 8, 2026
Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri

  • October 8, 2026
Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri