Suara Kita News. Com BOGOR — Atmosfer di Istana Bogor pada pagi hari, 2 Oktober 1965, terselimut ketegangan yang pekat. Kabar gugurnya Letnan Jenderal Ahmad Yani akibat tragedi berdarah Gerakan 30 September (G30S) meninggalkan lubang besar dalam struktur komando Angkatan Darat. Di tengah situasi nasional yang compang-camping dan informasi yang simpang siur, Presiden Soekarno dituntut mengambil keputusan cepat.
Pilihan Kepala Negara akhirnya jatuh kepada Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra—seorang perwira tinggi bertubuh tegap, dikenal tenang, bersahaja, dan memiliki loyalitas mutlak kepada konstitusi serta Presiden. Hari itu juga, Pranoto resmi mengemban mandat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) untuk meredam gejolak internal militer yang mulai terkoyak.
Namun, dinamika politik bergerak cepat di ibu kota. Di Markas Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, mengambil langkah taktis mandiri. Bagi Soeharto, penunjukan Pranoto bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Ingatannya kembali ke akhir 1950-an di Jawa Tengah, ketika Pranoto memimpin investigasi kasus barter ilegal yang berujung pada pencopotan Soeharto dari jabatan Panglima Divisi Diponegoro.
Ketika perintah agar Pranoto menghadap ke Istana turun, skenario berbeda dijalankan di lapangan. Dengan dalih keamanan, Soeharto berhasil menahan langkah Pranoto di Markas Kostrad.
”Demi keselamatan Anda, Jenderal, situasi di luar sangat berbahaya. Tetaplah di sini,” ujar Soeharto dengan nada dingin namun mengikat.
Sebagai perwira yang menjunjung tinggi hierarki dan menghindari konfrontasi fisik antarsesama prajurit, Pranoto memilih untuk tidak melawan. Pilihan tersebut, menurut catatan sejarah, menjadi titik balik yang melemahkan posisinya secara strategis. Perlahan namun pasti, kendali operasional Angkatan Darat beralih ke tangan Soeharto, sementara Pranoto terisolasi dalam ranah administratif di atas kertas.
Tekanan politik dan keamanan yang terus memuncak membuat Bung Karno tak memiliki banyak ruang gerak. Hanya berselang dua minggu, tepatnya pada 16 Oktober 1965, Presiden akhirnya melantik Soeharto sebagai Menpangad definitif. Mandat Pranoto resmi berakhir sebelum sempat dijalankan secara penuh.
Seiring berdirinya rezim Orde Baru, pembersihan terhadap para loyalis Soekarno berjalan sistematis. Pada 16 Februari 1966, Mayjen Pranoto ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam pusaran G30S—sebuah dakwaan yang hingga akhir hayatnya tidak pernah melalui proses peradilan yang transparan dan sah.
Selama 15 tahun berikutnya, Pranoto harus menjalani masa senjanya di balik jeruji besi, berpindah dari satu instalasi tahanan militer ke tempat lainnya. Ketika akhirnya menghirup udara bebas pada tahun 1981, ia keluar sebagai pria sepuh yang didera masalah kesehatan dan kesulitan ekonomi. Meski demikian, hingga akhir hayatnya pada tahun 1992, ia memilih merawat martabatnya dalam kesunyian.
Kisah Pranoto Reksosamodra tetap menjadi catatan kelam sekaligus refleksi mendalam mengenai seorang prajurit konstitusionalis yang tergilas oleh intrik kekuasaan dan roda sejarah yang tak kenal kompromi.
Penulis : Yerrydewa
