Suara Kita News. Com – MEDAN — Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Pimpinan Umum media GeberNews.com, Adi Warman Lubis, melayangkan kritik terbuka terhadap kebijakan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Ia secara khusus menyoroti penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan yang dinilai kurang tepat dan mengabaikan faktor senioritas birokrasi.
Meskipun mengakui kapasitas pribadi pejabat yang ditunjuk, Adi berpendapat bahwa masih banyak figur putra daerah yang lebih senior dan memiliki pemahaman mendalam mengenai visi pembangunan Kota Medan ke depan.
”Bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu. Namun menurut hemat saya, masih banyak putra terbaik daerah Kota Medan yang lebih senior dibanding yang bersangkutan,” ujar Adi kepada wartawan, Senin (4/8/2026).
Dalam pandangannya, dinamika pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan bagi masyarakat luas. Ia mengingatkan pentingnya realisasi janji-janji kampanye demi mewujudkan Medan sebagai kota metropolitan yang religius dan membanggakan.
”Kami mendukung kepemimpinan Pak Rico Waas dan Pak Zakiyuddin. Namun, mereka harus membuktikan komitmen dan janji kampanye yang disampaikan saat pemilihan kemarin. Sampai saat ini Kota Medan masih seperti dulu,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik tajam, tokoh yang juga memimpin Pagar UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia ini menegaskan bahwa pernyataannya murni bentuk konstruktif dari eks pendukung. Ia menepis anggapan adanya motif sentimen pribadi terhadap roda pemerintahan saat ini.
”Saya tidak sentimen atau tidak mendukung. Justru saya mendukung sepenuhnya karena saya juga bagian dari tim yang mendukung mereka saat pemilihan kemarin. Saya masih punya harapan besar kepada mereka untuk menepati janji-janji agar masyarakat Kota Medan percaya dan merasa puas,” paparnya.
Lebih lanjut, Adi mendesak Wali Kota Medan agar lebih selektif dan objektif dalam menempatkan kepala dinas maupun pejabat eselon lainnya. Penilaian harus mendasarkan pada kompetensi dan meritokrasi, alih-alih akomodasi kepentingan atau pesanan pihak tertentu.
”Kalau mereka, khususnya Pak Wali Kota, mau maju lagi, harus tunjukkan kinerja kepada masyarakat Kota Medan. Termasuk dalam menempatkan Kadis dan lainnya harus sesuai kemampuan, bukan berdasarkan pesanan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari elemen yang turut memenangkan pasangan kepala daerah tersebut pada kontestasi lalu, Adi mengaku tidak pernah memanfaatkan posisi politiknya untuk kepentingan transaksional, seperti meminta proyek maupun jabatan struktural.
”Jangankan minta proyek atau jabatan, untuk bertemu pun susah. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Yang terpenting bagaimana Kota Medan lebih baik ke depan dan masyarakatnya terayomi,” pungkasnya.
