Suara kita News. Com – ASAHAN – Masyarakat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aktivitas pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di wilayah mereka. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di sejumlah desa yang selama ini diduga menjadi pintu akses atau jalur keluar-masuk aktivitas tersebut.
Pemasangan spanduk penolakan ini terpantau di beberapa lokasi, di antaranya Desa Air Joman Baru, Desa Air Joman, Kelurahan Karang Anyar, Desa Silo Baru, Desa Pematang Sei Baru, Desa Bagan Asahan, dan Desa Asahan Mati.
Warga setempat menilai bahwa keberadaan aktivitas pengiriman PMI non-prosedural tersebut dapat mencoreng nama baik wilayah mereka. Selain karena melanggar hukum, praktik ilegal ini dianggap membawa risiko tinggi bagi keselamatan calon pekerja.
Salah seorang warga Desa Air Joman Baru mengungkapkan bahwa akomodasi yang digunakan oleh para sindikat pengiriman PMI ilegal kerap jauh dari kata layak dan mengabaikan standar keselamatan jiwa.
”Kegiatan ini jelas ditentang oleh pemerintah. Kami khawatir karena selain ilegal, risikonya sangat membahayakan nyawa para calon pekerja. Jika ingin bekerja ke luar negeri, seharusnya menempuh jalur prosedural yang diatur oleh negara agar hak dan keselamatan pekerja lebih terjamin dan dilindungi,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan ini memicu diskusi mengenai akar permasalahan yang membuat praktik ilegal masih terus marak terjadi. Kepala Dusun (Kadus) di Desa Air Joman Baru menambahkan, pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya proses pengurusan dokumen atau izin kerja (permit) di Indonesia.
Menurutnya, birokrasi yang dianggap rumit dan panjang menjadi salah satu faktor pendorong yang membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas melalui jalur ilegal, meski mereka menyadari risiko yang dihadapi cukup besar.
Aksi pemasangan spanduk ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi para oknum agar menghentikan praktik pengiriman PMI ilegal di wilayah Asahan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat mempermudah akses layanan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait langkah tindak lanjut atas aspirasi masyarakat tersebut. (Tim)
