Suara Kita News. Com –KARAWANG – Dalam upaya menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput, istilah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali terdengar. Meski sama-sama menjadi motor penggerak ekonomi desa, keduanya memiliki filosofi, landasan hukum, hingga tujuan akhir yang fundamental berbeda. Memahami perbedaan ini menjadi krusial bagi pemerintah desa maupun masyarakat untuk menentukan arah pemberdayaan ekonomi yang tepat.
Secara filosofis, perbedaan paling mendasar terletak pada kepemilikan. Koperasi Merah Putih beroperasi dengan prinsip kekeluargaan “dari, oleh, dan untuk anggota”. Di sini, warga desa bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Sebaliknya, BUMDes merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai representasi warga, di mana pengelolaannya ditunjuk berdasarkan kebijakan desa, bukan melalui partisipasi keanggotaan individu.
Dari sisi regulasi, kedua entitas ini berpijak pada koridor hukum yang berbeda. Koperasi Merah Putih mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan BUMDes lahir dari mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat oleh Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021.
Perbedaan ini pun berdampak pada struktur permodalan. Jika modal Koperasi Merah Putih dihimpun dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggotanya, maka modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Orientasi usaha menjadi titik pembeda yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koperasi Merah Putih cenderung bergerak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian anggotanya, seperti toko kelontong, simpan pinjam, atau pengadaan sarana produksi pertanian dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, BUMDes memiliki mandat untuk mengelola aset desa secara lebih makro. Fokus utamanya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit usaha berskala lebih besar, seperti pengelolaan pariwisata, pasar desa, pengolahan hasil bumi, hingga penyewaan alat berat.
Mengenai pembagian hasil, terdapat mekanisme yang berbeda pula. Keuntungan dalam Koperasi Merah Putih dikenal dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan partisipasi modal dan jasa usaha mereka. Sementara itu, keuntungan BUMDes akan masuk ke kas desa sebagai PADes, yang kemudian diputar kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, hingga biaya operasional desa.
Banyak pihak keliru menganggap kedua entitas ini sebagai pesaing. Padahal, secara ideal, Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat menjadi mitra strategis yang saling menguatkan.
Sebagai contoh, BUMDes yang mengelola pasar desa dapat menjadi distributor atau supplier bagi Koperasi Merah Putih. Dengan kolaborasi yang solid, keduanya tidak hanya mampu menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membangun kemandirian desa secara utuh.
Dengan memposisikan BUMDes sebagai “perusahaan milik desa” yang mengelola aset publik dan Koperasi Merah Putih sebagai “kumpulan warga” yang saling menyejahterakan, desa memiliki dua kaki yang kokoh untuk menopang ketahanan ekonomi nasional dari tingkat yang paling dasar.
Red
