Suarakitanews, Bogor – Nama Kampung Cisadon mungkin belum banyak dikenal publik. Namun kampung kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ini menyimpan cerita yang sulit diabaikan — terutama jika disandingkan dengan fakta bahwa jaraknya hanya sekitar tujuh kilometer dari kediaman Presiden Prabowo Subianto di Bukit Hambalang.
Hingga kini, sebagian besar warga Cisadon masih mengandalkan kincir air di sungai untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Sebuah kondisi yang terasa kontras di tengah gencarnya program pemerataan listrik yang digaungkan pemerintah.
Cahaya yang Datang Terlambat
Yati, salah satu warga Kampung Cisadon, baru bisa menikmati penerangan listrik ketika matahari mulai tenggelam. Itu pun bukan dari jaringan PLN, melainkan dari panel surya yang baru-baru ini disalurkan.
“Dipakainya (panel surya) cuma dari Maghrib sampai Isya,” tuturnya, merujuk pada rentang waktu sekitar pukul 18.00 hingga 20.00.
Di luar jendela waktu yang sempit itu, Yati dan warga lainnya kembali bergantung pada kincir air. Energi yang dihasilkan pun terbatas — hanya cukup untuk menyalakan lampu dan mengisi daya ponsel.
Panel surya yang diberikan PLN memang sudah mulai masuk ke Cisadon, namun tidak semua warga mampu memasangnya. Biaya pemasangan sebesar Rp 1,5 juta per rumah terbilang berat bagi sebagian keluarga, ditambah token listrik awal hanya senilai Rp 20.000.
Ketua RT: Sebagian Warga Belum Bisa Pasang
Ujang Usman, Ketua RT 04/09 Kampung Cisadon, mengakui bahwa kemajuan memang mulai terasa meski masih sangat bertahap.
“Sekarang, Alhamdulillah, untuk penerangan sudah datang PLN, tapi masih pakai panel surya. Kapasitas watt-nya itu seribu tiga ratus. Ini juga sebagian warga ada yang belum pasang, soalnya kan masih sebulan atau dua bulan lalu,” ujarnya.
Dari sekitar 25 rumah yang ada di kampung ini, belum semuanya terlayani. Selain soal biaya, keterbatasan akses jalan juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses distribusi dan pemasangan.
Masalah Jalan yang Tak Kalah Peliknya
Listrik bukan satu-satunya persoalan di Cisadon. Jalan menuju kampung ini masih berupa bebatuan curam yang dikelilingi tebing, membuat aktivitas warga — dari distribusi hasil kebun hingga kebutuhan sehari-hari — menjadi jauh lebih melelahkan.
Ujang menceritakan bahwa kampungnya pernah mencoba mengakses program SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa), namun tidak berhasil.
“Kita malah nggak kebagian, karena statusnya memang masih tanah negara,” ungkapnya.
Akhirnya warga berinisiatif memperbaiki jalan secara mandiri. Caranya cukup kreatif: dari setiap pendapatan jasa angkutan wisatawan yang berkunjung untuk trekking, sebesar Rp 20.000 disisihkan khusus untuk dana perbaikan jalan.
Hutan Negara Jadi Penghambat Regulasi
Handri, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KPRH) Babakan Madang, menjelaskan bahwa akar persoalan infrastruktur di Cisadon berkaitan langsung dengan status kawasan.
“Jalan tidak diaspal mengingat lokasi menuju blok Cisadon adalah kawasan hutan negara, yang mana perihal betonisasi harus ada perizinan dari Kementerian Kehutanan, termasuk akses listrik,” tegasnya.
Wilayah Cisadon sendiri berada dalam skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP), yakni kerja sama antara Perum Perhutani dan masyarakat setempat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Artinya, setiap pembangunan fisik di sana memerlukan izin khusus yang tidak bisa diproses di tingkat daerah saja.
Pindah demi Tidak Ngontrak, Kini Hidup dari Kebun Kopi
Di balik keterbatasan itu, ada kisah-kisah warga yang memilih bertahan karena alasan yang sangat manusiawi.
Dede Miswar (52), yang akrab dipanggil Ade, memutuskan pindah ke Cisadon sekitar satu dekade lalu. Sebelumnya ia hidup mengontrak di Citeureup, dan merasa tidak ingin terus-menerus bergantung pada sewa.
“Saya nggak mau hidup ngontrak terus, ingin ada perubahan untuk ke depannya. Makanya saya putuskan akhirnya berangkat ke sini untuk ikut bercocok tanam sama orang-orang,” ceritanya.
Kini ia menghidupi keluarga dari kebun kopi yang dirawatnya di lahan Perhutani. Untuk kincir air, ia beruntung bisa membangunnya dengan biaya lebih ringan karena sebagian material dibantu teman.
Meski begitu, harapannya kepada pemerintah sangat sederhana: “Terutama itu jalan sama penerangan lah intinya. Jangan sampai udah bertahun-tahun di sini, belum ada peningkatan.”
Program Listrik Desa vs Realita Lapangan
Kondisi Cisadon menjadi cermin yang perlu diperhatikan di tengah optimisme program Listrik Desa (Lisdes) milik pemerintah. Program ini menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025. Pemerintah bahkan berkomitmen memastikan akses listrik merata di seluruh pelosok negeri hingga tahun 2030.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun sudah menegaskan, “terang listrik merupakan hak setiap warga negara,” saat meninjau program penyalaan listrik di Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Oktober lalu.
Namun di sisi lain, Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), mengingatkan bahwa ketersediaan energi saja tidak cukup tanpa keandalan pasokan.
“Pertanyaannya mungkin yang lebih pas: apakah dengan solusi itu masyarakat di desa tersebut menikmati listrik secara handal dan tersedia kapanpun dia butuhkan?” ujarnya.
Bagi warga Cisadon, jawabannya jelas belum. Kincir air mereka memang berputar, panel surya mereka memang menyala — tapi hanya untuk beberapa jam, dan tidak setiap rumah.
Penutup: Ironi yang Masih Menunggu Jawaban
Tujuh kilometer. Itulah jarak yang memisahkan Kampung Cisadon dari Bukit Hambalang, tempat Presiden Prabowo Subianto menetap. Jarak yang cukup dekat secara fisik, namun terasa jauh secara infrastruktur.
Status kawasan hutan memang menjadi tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun dengan koordinasi yang tepat antara Kementerian Kehutanan, PLN, Perhutani, dan pemerintah daerah, bukan hal mustahil untuk menemukan jalan keluar — baik secara harfiah maupun kiasan.
Warga Cisadon tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilalui dan lampu yang menyala sepanjang malam.
Penulis: Mita Putri
