Suara Kita News.com –KARAWANG – Sebuah lompatan besar dalam tata kelola kesejahteraan sosial dimulai dari Aula Husni Hamid. Pada Kamis (26/2), Pemerintah Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah sosialisasi strategis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang digadang-gadang akan mengakhiri polemik bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Kunjungan kerja dua menteri sekaligus—Saifullah Yusuf dan Yandri Susanto—yang disambut langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE, menegaskan posisi strategis Karawang dalam peta pembenahan data nasional.
Kehadiran DTSEN merupakan mandat langsung dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sejak 9 Februari 2026, seluruh instansi dari pusat hingga daerah telah “diharamkan” menggunakan rujukan data selain DTSEN. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah bantuan negara mendarat tepat di depan pintu mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Pembenahan data adalah kunci utama. Tanpa data yang presisi, keadilan sosial hanya akan menjadi wacana,” tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf di hadapan ratusan operator SIKS-NG dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Karawang.
Salah satu poin paling krusial dalam sosialisasi ini adalah evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Temuan di lapangan melalui DTSEN mengungkap anomali yang harus segera diperbaiki:
- Paradoks Penerima: Masih ada warga di Desil 1–5 (kelompok masyarakat paling membutuhkan) yang belum terakomodasi PBI-JK.
- Residu Data: Sebaliknya, sebagian warga di Desil 6–10 (kelompok lebih mampu) justru masih terdaftar dalam skema bantuan tersebut.
Menteri Sosial memberikan sinyal tegas terkait mekanisme pembersihan data. Ke depan, warga yang sudah tidak masuk kriteria akan dinonaktifkan secara bertahap. Namun, pemerintah tetap mengedepankan sisi humanis dengan memberikan masa transisi selama tiga bulan sebagai jembatan informasi sebelum status kepesertaan dihentikan.
Bupati Aep Syaepuloh menekankan bahwa Karawang siap menjadi garda terdepan dalam implementasi data tunggal ini. Sinergi yang kuat antara Pemkab, Forkopimda, hingga peran aktif anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menunjukkan bahwa Karawang memiliki infrastruktur sosial yang solid.
Pertemuan ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan bentuk konsolidasi bagi para pejuang data di lapangan—mulai dari pendamping desa hingga relawan—untuk memastikan SIKS-NG terus bergerak dinamis mengikuti realitas ekonomi masyarakat.
Dengan DTSEN, masa depan penyaluran bantuan di Karawang diharapkan tidak lagi dihantui oleh ketidakakuratan, melainkan bertumpu pada akuntabilitas dan transparansi mutlak.
Penulis : Yerrydewa
