Suara Kita News.com, KARAWANG – Sebuah lompatan besar terjadi di lini ekonomi akar rumput Kabupaten Karawang. Berdasarkan real-time data yang dirilis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) per 2 Februari 2026, wajah kelembagaan desa di Karawang bertransformasi secara signifikan ke arah profesionalisme.
Sebanyak 248 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kini telah mengantongi status Badan Hukum. Angka ini setara dengan 84% dari total keseluruhan BUM Desa di Karawang, sebuah pencapaian yang menandai era baru kemandirian ekonomi desa yang lebih akuntabel dan berdaya saing.
Pencapaian 84% ini bukan sekadar validasi administratif di atas kertas. Status badan hukum merupakan “paspor” bagi desa untuk menembus ekosistem bisnis yang lebih luas. Dengan legalitas yang kuat, BUM Desa kini memiliki otoritas penuh untuk:,Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan secara formal, Membuka peluang pembiayaan yang lebih kredibel dan berskala besar. Menjamin tata kelola yang terlindungi secara hukum dan berkelanjutan.
Meski telah mencapai angka yang menggembirakan, Pemkab Karawang menegaskan tidak akan berpuas diri. Bagi 16% BUM Desa yang masih berada dalam proses transisi, DPMD Karawang telah menyiapkan karpet merah berupa ruang pendampingan intensif.
“Legalitas adalah pintu awal menuju pengembangan usaha desa yang lebih luas. Kami terus membuka ruang konsultasi dan pendampingan agar sisa BUM Desa yang belum berbadan hukum bisa melangkah dengan mudah dan terarah,” tulis pernyataan resmi DPMD Karawang.
Penguatan kelembagaan ini mencerminkan komitmen Pemkab Karawang dalam mendorong desa sebagai subjek ekonomi aktif, bukan sekadar objek bantuan. BUM Desa yang profesional diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dengan sisa waktu yang ada, target Karawang menuju “Desa Berdaya Hukum Total” tampak semakin nyata, membawa angin segar bagi kesejahteraan masyarakat desa di seluruh penjuru Karawang.
Penulis : Dewa
