Suara Kita News.com, KARAWANG, – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo Karawang membuktikan bahwa peran asosiasi pengusaha kini jauh melampaui urusan regulasi dan upah. Dalam helatan strategis yang berlangsung di Hotel Mercure, Rabu (28/01/2026), Apindo meluncurkan rangkaian program inovatif yang menyentuh langsung aspek fundamental kehidupan karyawan: Rumah, Keluarga, dan Kepastian Ekonomi.
Acara yang dikemas dalam bentuk Family Gathering dan koordinasi strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk perwakilan Bupati Karawang, Dandim 0604 Karawang, hingga jajaran pimpinan perusahaan (HRD) se-Karawang.
Ketua DPK Apindo Karawang, H. Abdul Syukur, S.H., M.H., secara simbolis menyerahkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 6 unit kepada Dinas PRKP disaksikan Langsung Bupati Karawang. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas PRKP sebagai bentuk tanggung jawab sosial industri.
“Kami telah menyelesaikan 5 rumah, dan 1 unit lagi di Desa Medan Karya sedang dalam proses. Total 6 rumah ini adalah hasil kolektif dari dukungan anggota Apindo dengan serapan dana sekitar Rp246 juta,” ujar Abdul Syukur.
Tak hanya bagi masyarakat, Apindo juga menggandeng Bank BTN untuk pengadaan perumahan bagi karyawan guna memastikan buruh di Karawang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Langkah paling progresif dalam pertemuan ini adalah penandatanganan MoU dengan lembaga daycare (penitipan anak). Proyek ini menjadi pioneer di Indonesia yang mendapatkan atensi internasional.
Program ini didukung oleh International Labour Organization (ILO). sebanyak 30 Orang tua yang menitipkan anaknya di daycare mitra mendapatkan stimulan sebesar Rp300.000 selama 3 bulan.
Apindo menargetkan Membantu produktivitas pekerja perempuan dan menciptakan keseimbangan hidup-kerja (work-life balance).
Berdasarkan data terbaru, indeks kenaikan upah Karawang kini mulai stabil dan tidak lagi menduduki peringkat pertama (digeser oleh Kabupaten Bekasi). Namun, tantangan tetap ada. Abdul Syukur mengungkapkan ada Perusahaan anggota Apindo dengan 325 karyawan yang berencana menghentikan operasional (stop produksi) pada Maret mendatang akibat beban operasional.
“Kami mendorong komunikasi intensif antara perusahaan dan Serikat Pekerja. Karyawan harus memahami kondisi rill perusahaan agar mitigasi dampak ekonomi bisa dilakukan bersama tanpa mengorbankan stabilitas,” tegasnya.
Kini, Koperasi Apindo tidak hanya sekadar simpan pinjam, tetapi bertransformasi menjadi Sentra Pelayanan Dokumen Perusahaan. Koperasi ini siap membantu anggota dalam mengurus:Perizinan Perdagangan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).Dokumen Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Langkah Apindo Karawang tahun ini menunjukkan pergeseran paradigma. Fokus mereka tidak lagi hanya berpusat pada meja perundingan upah, melainkan pada penciptaan ekosistem industri yang manusiawi. Dengan hunian yang layak dan fasilitas penitipan anak yang terjamin, diharapkan produktivitas buruh Karawang meningkat di tengah bayang-bayang tantangan ekonomi global 2026.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh tampil dengan gaya bicara yang lugas, tanpa sekat, dan penuh kejujuran khas seorang pengusaha. Di hadapan para petinggi DPK Apindo Karawang, ia menegaskan bahwa kepemimpinannya di tahun 2026 bukan tentang citra, melainkan tentang eksekusi nyata untuk memangkas ketimpangan sosial.
Bupati Aep mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi hunian warga. Meski Karawang dikenal sebagai kota industri dengan ribuan perusahaan, kenyataannya masih ada sekitar 12.000 rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di 30 kecamatan.
“Saya sampaikan ke Dinas PRKP, kalau kita kerja biasa-biasa saja, masa jabatan saya habis pun masalah ini nggak akan selesai,” tegas Aep.
Sejak menjabat, ia melakukan akselerasi masif diTahun 2023: Membangun 2.200 unit rumah. Tahun 2024: Meningkat menjadi 2.500 unit. Tahun 2026: Target dipatok pada angka 2.800 unit rumah.
Ia pun mengapresiasi bantuan 6 unit rumah dari Apindo, namun ia menantang para pengusaha untuk berbuat lebih. “Saya ingin ada testimoni before-after dari warga. Biar manajemen perusahaan di pusat tahu, bahwa kehadiran mereka benar-benar menghapus air mata warga yang selama ini rumahnya bocor saat hujan,” tambahnya.
Dalam sambutannya yang blak-blakan, Aep mengakui telah mengambil kebijakan yang “tidak populer” di mata internal pemerintahan. Ia melakukan perampingan besar-besaran (merger) dinas-dinas di lingkungan Pemkab Karawang.
Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Dari hasil efisiensi struktur organisasi tersebut, Pemkab Karawang berhasil menyelamatkan anggaran
“Mungkin ada kepala dinas yang kesal karena jabatannya hilang akibat penggabungan dinas. Saya minta maaf, tapi uangnya saya alihkan untuk masyarakat. Kami pangkas perjalanan dinas, kami pangkas acara seremonial di hotel, demi pendidikan dan kesehatan,” ujar Bupati disambut tepuk tangan hadirin.
Menanggapi isu pengupahan dan operasional perusahaan, Bupati Aep menegaskan posisinya sebagai penengah yang objektif. Ia menjamin keamanan investasi dan kenyamanan berusaha di Karawang, namun tetap mengutamakan hak-hak buruh.
Salah satu bukti keberpihakannya pada pendidikan adalah penambahan anggaran Karawang Cerdas sebesar Rp30 miliar pada tahun ini. Hal ini dilakukan meskipun Dana Transfer Daerah (TKD) dari pusat sedang terkoreksi cukup dalam (berkurang sekitar Rp756 miliar).
Bupati juga menyentil distribusi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang selama ini dianggap menumpuk di wilayah ring satu seperti Telukjambe. Ia mengajak Apindo untuk mulai melirik wilayah pelosok Karawang yang infrastrukturnya masih tertinggal.
“Saya tidak pernah minta apa-apa ke manajemen perusahaan. Saya hanya minta: berikan manfaat untuk warga Karawang. Mari kita bagi beban ini bersama. Pemerintah mengurus infrastruktur besar, perusahaan masuk lewat CSR untuk menyentuh kebutuhan langsung warga,” tutupnya.
Penulis : Yerrydewa
