Suara Kita News.com, KARAWANG – Jalan Husni Hamid mendadak riuh pada Kamis (18/12/2025). Puga Hilal Bayhaqie, seorang penggiat media sosial sekaligus calon jemaah haji, melakukan aksi unjuk rasa tunggal di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang. Aksi “solo demo” ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas dugaan maladministrasi hingga indikasi pungutan liar (pungli) dalam proses penyelenggaraan haji.
Kekecewaan Puga bermula saat dirinya mengajukan pendampingan haji untuk orang tuanya pada Juli 2025 lalu. Namun, saat kebijakan resmi dibuka awal Desember ini, dokumen yang telah diserahkannya dinyatakan hilang oleh oknum petugas.
“Saya diminta ajukan ulang. Saat saya tanya dokumen yang lama ke mana, ternyata tidak ada. Kecewa sekali, ditambah lagi setiap pengajuan dokumen tidak pernah diberikan tanda terima. Ini membuat publik berburuk sangka, jangan-jangan data antar sistem tidak sinkron,” tegas Puga dalam orasinya.
Tak hanya soal dokumen pendamping, Puga juga menyoroti lambatnya proses ahli waris (pengganti haji) untuk almarhum ayahnya. Menariknya, hanya berselang beberapa jam sebelum demo dimulai, pihak Kemenag mendadak menginformasikan bahwa proses tersebut sudah bisa berjalan. “Entah karena tahu mau didemo atau memang sistemnya baru jalan,” sindirnya.
Isu yang tak kalah panas adalah dugaan selisih biaya antara jemaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan non-KBIH yang mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta per jemaah. Padahal, sesuai regulasi, tambahan biaya maksimal hanya dipatok sebesar Rp3,5 juta.
Praktisi hukum Karawang, H. Yulianto Bakhtiar, SH, angkat bicara mengenai fenomena ini. Menurutnya, segala pungutan di atas ketentuan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pungli dan berpotensi pidana.
“Pemerintah sudah tegas, biaya tambahan itu hanya untuk manasik di tanah air. Jangan ada embel-embel biaya ziarah atau seragam yang dipaksakan. Apalagi ada modus pungutan untuk bangun pesantren atau masjid, itu tidak dibenarkan jika caranya membohongi calon jemaah,” ujar Yulianto. Ia pun mendesak jemaah yang menjadi korban untuk melapor agar izin operasional KBIH “nakal” bisa dicabut.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Komite KBIH Kementerian Agama Karawang, H. Kholis, saat beraudiensi dengan Puga, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada aturan biaya Rp3,5 juta.
“Jika ada biaya melebihi angka tersebut, itu harus berdasarkan kesepakatan bersama calon jemaah. Misalnya ada jemaah yang ingin seragam khusus atau perlengkapan tambahan yang diusulkan sendiri oleh mereka, maka timbul biaya tambahan sesuai kesepakatan,” dalih Kholis.
Aksi berani Puga Hilal Bayhaqie ini menjadi alarm bagi Kemenag Karawang untuk membenahi sistem administrasi dan pengawasan terhadap mitra KBIH. Transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban mutlak dalam melayani tamu Allah.
Kini, publik menanti apakah aksi “solo demo” ini akan melahirkan perbaikan nyata atau justru kembali menguap dalam sunyi administratif.
Penulis : Irfan
