Suara Kita News.com, KARAWANG – Belum genap menikmati mulusnya aspal baru, publik Karawang kembali dibuat geram oleh kondisi Jalan Badami-Loji yang dilaporkan kembali rusak parah, hanya berselang beberapa saat setelah rampung diperbaiki. Kerusakan ini, yang ditandai dengan retakan di berbagai bagian cor-an, memicu reaksi keras dari wakil rakyat di tingkat provinsi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Karawang, Sri Rahayu, mengaku kesal dan berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini hingga tuntas.
“Iya ini sampai juga ke kami aduan soal itu, silakan masyarakat adukan ke saya sekaligus kirimkan foto-fotonya. Akan kami tindaklanjuti,” kata Sri saat ditemui di Karawang pada Selasa (16/12/2025).
Sri Rahayu menegaskan bahwa kerusakan jalan provinsi yang baru saja diperbaiki ini tidak boleh dianggap sepele. Ia mengidentifikasi tiga faktor potensial yang harus ditelusuri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kala itu dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi.
- Kegagalan Kontraktor: Apakah pengerjaan jalan oleh pemborong tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan mutu yang ditetapkan?
- Kelalaian Dinas Provinsi: Apakah ada kesalahan pada dinas terkait Provinsi Jawa Barat, baik dalam perencanaan maupun pengawasan proyek, mengingat ini adalah kewenangan jalan provinsi?
- Over Tonase Truk: Apakah kerusakan diakibatkan oleh kendaraan besar (truk) yang melintasi jalan tersebut dengan muatan melebihi batas tonase yang diizinkan?
“Jika pemborong sudah mengerjakan sesuai spesifikasi, dinas terkait sudah menjalankan sesuai aturan termasuk pengawasannya, maka kemungkinan besar karena truk atau kendaraan yang melintas di jalan itu bertonase lebih dari batasan,” tegas politikus Golkar ini.
Skenario ketiga—kelebihan tonase—menurut Sri Rahayu, memerlukan ketegasan dari otoritas lokal.
“Nah ini butuh ketegasan dari Pemkab Karawang untuk pembatasan lalu lintas truk bertonase lebih itu,” katanya, mengalihkan fokus penindakan lalu lintas kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dengan adanya kerusakan berulang ini, fokus penanganan tidak hanya berada di meja Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, tetapi juga memerlukan kolaborasi pengawasan tonase dari Pemkab Karawang.
Menindaklanjuti kegeraman publik, Sri Rahayu memastikan akan membawa isu kritis ini ke jalur politik resmi. Pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Fraksi Partai Golkar di DPRD Jabar.
“Itu kan teman-teman Komisi 4 (bidang infrastruktur dan pembangunan), nanti bisa disampaikan untuk bisa menegur dan ditelusuri bersama. Apakah salah pemborong, dinas atau truk-truk besar itu,” pungkas Sri Rahayu.
Langkah ini diharapkan menjadi pemantik bagi Komisi IV DPRD Jabar untuk segera memanggil dinas terkait dan menelusuri secara mendalam akuntabilitas anggaran perbaikan yang telah dikeluarkan untuk Jalan Badami-Loji.
Penulis : Madun
