Suara Kita News.com KARAWANG, JABAR – Proyek pembangunan sumur resapan tersebar di wilayah perkotaan Karawang yang menelan anggaran APBD 2025 senilai Rp 397.484.000 kini berada di bawah bayang-bayang dugaan kegagalan teknis. Proyek yang dikerjakan oleh PT Indra Dipta Konstruksi dengan waktu pelaksanaan singkat, yakni 45 hari kalender (1 November–15 Desember 2025), ini mendapat kritik keras dari dua pengamat pembangunan daerah, Akhmad Muslim dan Ade Balok.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang mereka lakukan di salah satu titik proyek, tepatnya di area belakang kantor Diskominfo Karawang, terkuak adanya kekeliruan fundamental dalam pemasangan lima unit bis beton. Temuan ini dikhawatirkan akan mencederai fungsi utama sumur resapan: mengalirkan air hujan secara efektif ke dalam tanah.
Kritik utama difokuskan pada kedalaman pemasangan. Akhmad Muslim dengan tegas menyoroti ketidaksesuaian elevasi atau ketinggian pemasangan.
“Kelima titik sumur ini tampak kurang dalam. Jika flat beton (penutup) berada lebih tinggi hingga sejajar atau bahkan di atas permukaan jalan, maka saat hujan turun air tidak akan masuk ke dalam sumur resapan. Ini tentu berbahaya dan tidak sesuai fungsi,” jelas Muslim, seolah mencabut ruh dari tujuan proyek mitigasi banjir ini.
Menurut kedua pengamat, flat beton dengan ketebalan sekitar 6 cm seharusnya dipasang dengan presisi mutlak agar rata (flush) dengan permukaan jalan. Pemasangan yang melampaui batas standar ini bukan hanya membuat air tergenang, tetapi berpotensi memicu air hujan justru mengalir di permukaan, alih-alih masuk ke dalam sistem resapan.
“Demi kualitas pekerjaan yang baik, kami meminta seluruh bis beton diangkat kembali, kemudian dilakukan penggalian ulang sesuai elevasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan,” desak Ade Balok, menyerukan langkah korektif total alih-alih perbaikan minor.
Sorotan tajam tak hanya diarahkan ke pihak kontraktor pelaksana. Muslim dan Balok juga menilai adanya kelumpuhan fungsi pengawasan dari instansi terkait. Mereka menuding pengawas lapangan gagal menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penjamin kualitas.
“Jika pengawas turun langsung dan memperhatikan secara detail, semestinya pekerjaan yang tidak sesuai ini bisa dihentikan sementara untuk dikoreksi. Kegagalan teknis ini bukan hanya tanggung jawab kontraktor, namun juga pengawas lapangan,” tegas keduanya, menyiratkan adanya indikasi pembiaran terhadap ketidaksesuaian spesifikasi.
(Red)
