Suarakitanews, MERAUKE – Ketegangan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Tebu di Merauke, Papua Selatan, kembali memuncak. Pada Senin malam (6/10/2025) sekitar pukul 22.00 WIT, Vincent Kwipalo (67), seorang tokoh masyarakat adat suku Yei yang menolak PSN Tebu, diserang di rumahnya oleh empat orang tak dikenal bersenjata tajam.
Penyerangan itu terjadi di Kampung Blandin Kakayu, Distrik Jagebob. Empat pelaku datang sambil membawa parang, kapak, panah, dan ketapel. Mereka berteriak ancaman, “Bongkar rumah, bakar rumah, bunuh orangnya!”
Tanpa melawan, Vincent memilih bertahan di dalam rumah agar situasi tidak semakin memanas. Namun, akibat serangan tersebut, kaca rumah pecah, mobil anaknya rusak, dan tujuh anak panah tertancap di dinding rumah.
Penolakan terhadap PSN Tebu Jadi Akar Konflik
Vincent menduga kuat bahwa serangan itu berkaitan dengan sikap kerasnya menolak penjualan tanah ulayat milik marga Kwipalo kepada perusahaan tebu di Merauke.
“Semua ini karena saya tidak mau jual tanah. Mereka sudah diadu oleh perusahaan. Kami dijadikan musuh di tanah kami sendiri,” ujar Vincent dengan nada getir.
Menurutnya, sepuluh marga lain di kampung tersebut telah melepaskan tanah mereka kepada perusahaan pengelola PSN Tebu, sementara hanya marga Kwipalo yang masih bertahan menolak. Perbedaan sikap inilah yang kini memicu konflik horizontal antarmarga.
Lebih parahnya lagi, serangan dan intimidasi terhadap Vincent serta keluarganya bukan kali pertama terjadi.
“Sudah lima kali kami diserang sejak tahun 2024. Tidak ada yang melindungi kami,” tambahnya.
PSN Tebu dan Bayang-Bayang MIFEE
Antropolog Laksmi Andriani Savitri dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bahwa konflik semacam ini bukan hal baru di Papua. Ia mencatat bahwa keterpecahan sosial masyarakat adat mulai meningkat sejak adanya Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 2010.
“Masuknya perusahaan besar sering membuat masyarakat terbelah—antara yang menerima dan yang menolak proyek tersebut,”
ujar Laksmi dalam wawancara kepada Suara Kita News.
Dengan kata lain, proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan nasional seringkali justru mengorbankan harmoni sosial dan kearifan lokal masyarakat adat.
Yayasan Bentala Rakyat: Dugaan Adanya Campur Tangan Pihak Lain
Sementara itu, Yayasan Pustaka Bentala Rakyat, lembaga yang kerap mengadvokasi masyarakat adat di Papua, menduga kuat bahwa serangan tersebut berkaitan dengan marga Blojei, salah satu marga yang sebelumnya telah menjual tanah ulayat kepada perusahaan PSN Tebu.
Menurut lembaga tersebut, konflik horizontal yang terjadi bukan semata persoalan pribadi, melainkan bagian dari strategi adu domba antar-marga agar perusahaan tetap bisa beroperasi tanpa hambatan.
Ketegangan yang Terus Berulang
Meski aparat keamanan disebut telah mengetahui insiden ini, belum ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk melindungi Vincent dan keluarganya. Situasi di lapangan pun masih tegang, dengan potensi bentrokan lanjutan antarmarga jika mediasi tidak segera dilakukan.
Sementara itu, masyarakat adat Papua berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang dampak sosial dari PSN Tebu dan memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap warga yang memilih mempertahankan tanahnya.
“Kami bukan melawan pembangunan. Kami hanya ingin tanah kami dihormati,” tutup Vincent Kwipalo, penuh harap.
Kesimpulan: Konflik yang Menguji Keadilan untuk Tanah Papua
Kasus penyerangan terhadap Vincent Kwipalo menjadi simbol nyata bagaimana proyek pembangunan nasional dapat menimbulkan luka sosial di Papua.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Penulis: Mita Putri
