Karawang, 14 Agustus 2025 — Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, digeruduk puluhan warga yang menuntut transparansi anggaran desa. Kedatangan mereka pada Kamis sore ini bukan tanpa alasan. Warga mencium aroma ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan desa sepanjang tahun 2022 hingga 2024, namun harapan mereka untuk mendapat jawaban langsung dari Kepala Desa pupus di tengah jalan.
Warga mempertanyakan penggunaan dana desa yang dianggap tidak jelas, mulai dari program ketahanan pangan hingga rehabilitasi kantor dusun yang didanai dari tahun 2024 hingga saat ini.
“Kami datang bukan untuk berdemo, melainkan menuntut hak konstitusi kami sebagai warga,” ujar Zaenal, salah satu perwakilan warga, dengan nada tegas. “Kami hanya ingin tahu ke mana perginya uang rakyat.”
Dalam aksi yang dipimpin oleh Zaenal, perwakilan warga, kekecewaan memuncak karena Kepala Desa Pancakarya tidak hadir untuk memberikan penjelasan. “Keberadaan Kades tidak diketahui, dan kami merasa sangat tidak puas,” ujar Zaenal.
Warga menyoroti sejumlah program yang dianggap bermasalah:
Ketahanan Pangan 2022: Pengadaan domba.
Ketahanan Pangan 2023: Pengadaan sapi dan pembangunan kandang.
Dana Bagi Hasil (DBH) 2024: Proyek rehabilitasi kantor dusun Buer dan Baros.
Menurut Zaenal, ada banyak kejanggalan dalam pelaksanaan program-program tersebut yang membutuhkan penjelasan langsung dari pihak desa. “Kami hanya meminta informasi, bukan meminta proyek,” tegasnya. “Ini adalah hak konstitusional kami sebagai warga.”
“Kalau desa terus-terusan tertutup, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat kecamatan,” ancam Zaenal, menegaskan bahwa kesabaran warga sudah di ambang batas. .
Merespons desakan warga, Sekretaris Desa, Herman, mencoba menenangkan suasana. Ia mengakui absennya kepala desa menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah desa. “Kami akan sampaikan aspirasi ini ke Kades dan berupaya memfasilitasi musyawarah sesuai keinginan warga,” janji Herman.
Warga meminta Sekretaris Desa Pancakarya untuk segera mengagendakan pertemuan dengan Camat Tempuran. Pertemuan ini diharapkan bisa memfasilitasi dialog dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BUMDes.
“Kami meminta Camat untuk mengundang pihak terkait dari Pemerintah Desa Pancakarya untuk dapat bertemu dengan kami dan menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab mereka,” lanjut Zaenal. “Kami hanya ingin mendengar informasi dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.”
Masyarakat menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan jawaban resmi yang transparan dan akuntabel. Mereka percaya bahwa transparansi adalah kunci untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Aksi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah desa di mana pun bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
