Suara Kita News.com, MEDAN – Sebuah babak baru bagi pers daerah di Sumatera Utara resmi dimulai. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Ferry Sibarani, SH, MH, secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPDI se-Sumatera Utara untuk periode 2025–2029. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Minggu, 27 Juli 2025.
Dalam sambutannya yang penuh substansi, Ferry Sibarani membacakan Surat Keputusan penetapan struktur kepengurusan yang merupakan hasil rapat pleno DPP. Ia menegaskan bahwa para pengurus yang terpilih telah memenuhi kriteria dan dianggap layak untuk mengemban amanah organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pers daerah di era digital.
“Surat keputusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari kesepakatan kolektif hasil pleno DPP. Bila ada kekeliruan di kemudian hari, akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya,” ujar Ferry, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Sebagai simbol serah terima kepemimpinan, bendera Pataka diserahkan kepada Ketua DPD PPDI Sumut terpilih, Rudiwanto Munthe, di hadapan seluruh peserta pelantikan.
Lebih dari sekadar seremoni, Ferry Sibarani menyampaikan refleksi mendalam mengenai dinamika dunia pers saat ini. Ia menekankan bahwa pelantikan ini adalah momentum untuk mentransformasikan nilai-nilai penting dalam menghadapi tantangan pers modern. “Fokus utama kami adalah memperkuat fungsi kontrol sosial, menyuarakan kepentingan rakyat, dan menjaga akuntabilitas penyelenggara negara,” tegasnya seusai acara.
Sibarani juga menyoroti pentingnya membuka ruang kritik dan kolaborasi antara pemerintah dan media. Menurutnya, pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan pilar demokrasi yang esensial dan harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan publik.
“Jika ruang kritik dibatasi, jika pers diintimidasi, maka itu bentuk pelanggaran hukum. Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas menyatakan bahwa menghalangi kerja pers adalah tindak pidana. Kita harus berani bersikap,” tambahnya, menegaskan posisi hukum dan moral pers.
DPP PPDI, lanjut Ferry, tengah menyiapkan program kerja nasional yang relevan dan terukur, dirancang untuk dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah. Program-program ini akan difokuskan pada pendidikan jurnalistik, peningkatan kapasitas SDM pers daerah, dan advokasi hak-hak jurnalis.
Menanggapi isu pembatasan pelatihan dan sertifikasi wartawan oleh lembaga tertentu, Ferry menyatakan sikap tegas PPDI. “Jika ada pembatasan sepihak, apalagi diskriminatif, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan hukum. Semua insan pers punya hak yang sama di mata undang-undang. Negara tidak boleh memihak atau membuat dikotomi,” tegasnya, menyerukan keadilan bagi seluruh insan pers.
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Porman Mahulae, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus baru PPDI. Porman menekankan pentingnya kolaborasi media dengan pemerintah demi keterbukaan informasi dan pencerdasan masyarakat.
“Media adalah mitra strategis pemerintah. Tanpa pers yang kritis dan profesional, pembangunan bisa kehilangan arah. Karena itu, sinergi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Porman berharap, melalui kepengurusan baru ini, PPDI dapat memperkuat ekosistem jurnalistik daerah yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing. “Kami percaya, dengan komitmen kuat dari PPDI, Sumut akan menjadi salah satu provinsi yang memimpin dalam reformasi media lokal,” pungkasnya optimis.
Acara pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh berbagai tokoh pers dan perwakilan pemerintah, tetapi juga organisasi media serta insan pers dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Momentum ini menjadi simbol kebangkitan semangat jurnalisme lokal dalam mengawal demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial di tengah pesatnya arus informasi global.
Laporan: Jonathan Panggabean
Editor : RED
