Suara Kita News.com, Karawang, Jawa Barat – Ancaman perubahan iklim bukan lagi isapan jempol, terutama bagi desa-desa di garis depan. Menyadari urgensi ini, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan sebuah inisiatif penting: Indeks Risiko Iklim Desa (IRID). Program strategis ini resmi mengudara di Situ Cipule, Desa Mulyasari, Karawang, Sabtu (28/6/2025), dengan harapan menjadi jangkar bagi ketahanan desa di masa depan.
Peluncuran IRID ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa, H. Yandri Susanto, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Verrell Bramasta, dan Wakil Bupati Karawang, Maslani. Kehadiran jajaran pejabat ini menegaskan komitmen lintas sektor untuk memperkuat desa dalam menghadapi tantangan iklim yang kian nyata.
“Peluncuran IRID adalah langkah konkret untuk memetakan risiko iklim di tingkat desa. Kami ingin pembangunan desa yang berbasis data, agar kebijakan tepat sasaran,” tegas Menteri Yandri Susanto, menggambarkan ambisi besar di balik program ini.
Namun, di tengah gegap gempita peluncuran, terselip sebuah catatan minor yang menyisakan kekecewaan. Rencana dialog antara Menteri dan para kepala desa, yang sedianya menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, terpaksa dibatalkan. Keterbatasan waktu Menteri yang harus segera bertolak ke bandara menjadi alasan di balik pembatalan ini, padahal puluhan kepala desa telah menyiapkan sejumlah usulan krusial.
Kepala Desa Mulyasari, H. Margono, menjadi salah satu pihak yang merasakan langsung dampak perubahan iklim di Karawang. Usai acara, Margono mengungkapkan bahwa ancaman bencana seperti angin puting beliung, badai, hingga banjir kian akrab menghantui masyarakat.
“Karawang ini luar biasa potensinya di pertanian, wisata, juga industri. Tapi kami dihadapkan pada risiko perubahan iklim yang nyata,” ujar Margono. Ia menyoroti kebutuhan mendesak yang belum tersentuh solusi permanen: air bersih, terutama saat musim kemarau tiba.
Menurut Margono, krisis air bersih adalah masalah klasik yang terus berulang setiap tahun. “Kami berharap pemerintah pusat bisa membantu sumur bor, seperti satelit, yang tersebar di desa-desa. Supaya saat kemarau, warga tak kesulitan air,” harapnya. Ia menambahkan, isu air bersih ini seringkali hanya menjadi janji manis kampanye tanpa solusi jangka panjang yang konkret.
Aspirasi ini, lanjut Margono, sangat penting khususnya bagi wilayah Kecamatan Ciampel, termasuk Desa Mulyasari yang dipimpinnya. “Tadinya, jika ada sesi dialog, saya ingin menyuarakan aspirasi seluruh kepala desa se-Karawang. Tapi saya tetap sampaikan secara lisan ke pihak kementerian, semoga bisa ditindaklanjuti,” pungkas Margono, menunjukkan kegigihan para pemimpin desa dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.
Meskipun agenda dialog terpaksa dipersingkat, peluncuran IRID di Karawang tetap menjadi tonggak penting. Program ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun desa-desa yang memiliki ketahanan iklim yang kokoh, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan hakiki masyarakat di tingkat akar rumput. Akankah IRID mampu menjawab tantangan iklim dan mewujudkan desa yang mandiri, ataukah aspirasi seperti sumur bor akan kembali terganjal di tengah jalan? Waktu yang akan menjawabnya.
Penulis : Kinah
Editor : Yerrydewa
