Suara Kita News.com,MEDAN, 15 Juni 2025 – Rencana kunjungan Direktur Utama Telkomsel, Dian Siswarini, ke Sumatera Utara untuk agenda internal perusahaan justru memicu gelombang penolakan keras dari akar rumput. Di tengah gempita Telkomsel mengampanyekan percepatan digitalisasi dan peluncuran produk terbaru, suara-suara sumbang dari para pelaku usaha mikro justru semakin menguat, bahkan mengancam kunjungan orang nomor satu di perusahaan telekomunikasi raksasa itu.
Penolakan sengit ini datang dari barisan pedagang konter paket data dan komunitas besar Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI). Bagi mereka, kebijakan terbaru Telkomsel, terutama peluncuran paket 3 GB all operator, adalah bentuk pengabaian telanjang terhadap peran krusial UMKM digital yang selama ini menjadi garda terdepan distribusi pulsa dan data di seluruh pelosok negeri.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis KNCI Sumut, mereka dengan tegas menyatakan “menolak dengan tegas” kunjungan Dian Siswarini ke Sumatera Utara. Bukan karena alasan pribadi sang Dirut, melainkan karena kebijakan perusahaan yang dianggap merusak ekosistem usaha mikro di sektor telekomunikasi.
Rudi Irawan, Ketua DPD KNCI Sumut, mengungkapkan bahwa para pelaku konter telah berulang kali bersabar menghadapi gelombang perubahan kebijakan yang kian hari semakin menekan mereka. Namun, peluncuran paket data dengan sistem distribusi yang dinilai tidak sehat seperti “3 GB All Operator” adalah puncak dari ketidakadilan yang tak lagi bisa ditolerir.
“Kami bukan anti perubahan. Tapi kami menolak ketika perubahan itu membuat kami tersingkir. Konter-konter kecil ini dulunya adalah mitra Telkomsel. Kini kami merasa justru dianggap sebagai pengganggu ekosistem,” tegas Rudi dengan nada geram.
Gelombang penolakan ini tidak hanya terkonsentrasi di Medan. Suara-suara penolakan serempak muncul dari berbagai kota dan kabupaten lainnya, di antaranya dari Yohanes Firdaus Manullang di Medan, Parancis Sipangkar di Binjai, Aidi Zikri Pane di Tanjungbalai, Marbun di Padangsidimpuan, Fredi di Kabanjahe, dan Tommy di Asahan. Para koordinator daerah ini satu suara: Telkomsel harus menghentikan kebijakan sepihak dan mulai mendengarkan suara dari bawah.
Protes tidak hanya berhenti pada pernyataan. Para pedagang juga menggelar aksi damai dengan memasang spanduk dan poster di konter-konter mereka. Tulisan-tulisan seperti:
“Tolak 3 GB All Operator, Hancurkan UMKM!”
“Dirut Telkomsel Jangan Datang ke Sumut Jika UMKM Diperlakukan Tidak Adil”
“Kami Konter Rakyat, Bukan Musuh Korporasi”
Terpasang di banyak titik, menjadi bentuk protes terbuka yang tak bisa lagi diabaikan oleh Telkomsel.
Muhammad Rizky Dalimunte, seorang aktivis Sahabat Outlet, turut menyuarakan keresahan yang sudah lama dipendam para pemilik konter. Ia menilai, kebijakan baru Telkomsel merupakan bentuk transformasi digital yang tidak adil dan diskriminatif.
“UMKM digital jangan cuma dijadikan jargon. Kami ada, nyata, dan dulu bahkan menjadi kekuatan distribusi terbesar Telkomsel. Kini kami disingkirkan perlahan oleh sistem yang dibuat korporasi. Ini bentuk kolonialisasi digital versi baru,” ujar Rizky dengan suara lantang, mengibaratkan praktik bisnis Telkomsel sebagai bentuk penjajahan modern.
Di tengah gempuran digitalisasi, komunitas KNCI menyerukan agar negara hadir menengahi konflik antara pelaku usaha kecil dan perusahaan telekomunikasi raksasa. KNCI menilai perlu adanya regulasi yang berpihak pada keseimbangan ekosistem, bukan dominasi korporasi tunggal.
Sekjen KNCI, Budi Gerald, menambahkan bahwa penolakan ini akan meluas ke provinsi lain jika Telkomsel tidak segera melakukan evaluasi dan dialog terbuka. “Kami siap berdialog. Tapi jika suara kami terus diabaikan, maka gerakan ini akan menjadi nasional. Ini bukan ancaman. Ini seruan agar keadilan ditegakkan dalam distribusi ekonomi digital,” katanya, memberikan sinyal ancaman yang serius.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Telkomsel mengenai reaksi keras dari KNCI dan jaringan pedagang konter di Sumut. Banyak pihak berharap bahwa perusahaan pelat merah tersebut akan membuka ruang komunikasi sebelum konflik ini meluas dan merugikan semua pihak.
Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi semua pemangku kepentingan bahwa transformasi digital yang tidak inklusif akan selalu berisiko melukai masyarakat kecil. Pemerintah, sebagai pengarah kebijakan telekomunikasi nasional, diharapkan tidak berpihak pada satu sisi saja. Sebab, ketika suara konter-konter kecil mulai serempak menggema, itu bukan sekadar protes, melainkan pertanda bahwa ada ketidakadilan yang selama ini disembunyikan di balik layar kemajuan teknologi. Akankah Telkomsel mendengar suara dari bawah, atau justru membiarkan bara api ini membesar menjadi konflik nasional?
Penulis : Tim
