Suara Kita News.com – Sorotan tajam dari tokoh masyarakat Asep Agustian terhadap praktik parkir liar dan kondisi trotoar yang tidak tertib di sepanjang Jalan Tuparev Karawang, menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera bertindak. Permasalahan ini, jika dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng wajah kota yang tengah berbenah.
Wahyu SKM memberikan beberapa solusi komprehensif yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan ini.
Dikatakan Wahyu SKM diperlukan Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkelanjutan
Operasi Gabungan Rutin: Satpol PP dan Dishub Karawang perlu menggelar operasi gabungan secara rutin dan terjadwal untuk menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Tuparev. Tindakan represif seperti penilangan, penggembokan, hingga penderekan kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan harus diterapkan secara konsisten.
Juru parkir yang tidak memiliki izin resmi harus ditindak tegas. Identifikasi dan pendataan seluruh juru parkir di kawasan Tuparev penting untuk memastikan legalitas operasional mereka.
Peraturan daerah terkait parkir harus ditegakkan dengan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelanggar, baik pemilik kendaraan maupun juru parkir liar.
Selain itu Penataan Ruang Parkir yang Terencana,Pemerintah daerah perlu melakukan studi kelayakan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial untuk pembangunan atau penataan lahan parkir yang representatif di sekitar Jalan Tuparev. Mengingat padatnya aktivitas di Jalan Tuparev, penyediaan lahan parkir alternatif seperti gedung parkir bertingkat atau lahan parkir di area belakang pertokoan dapat menjadi solusi jangka panjang. Penetapan zonasi parkir yang jelas dengan rambu-rambu yang informatif akan membantu masyarakat untuk parkir dengan tertib dan sesuai aturan.
Pemerintah Daerah dapat Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir dan Transparansi dengan Penerapan sistem tiket parkir elektronik dapat meminimalisir praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir. Setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang perlu secara terbuka mempublikasikan data pendapatan retribusi parkir secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaannya. Pengawasan internal yang ketat terhadap petugas parkir dan pengelolaan retribusi harus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran dan praktik korupsi.
Lanjut Wahyu SKM Penataan Trotoar yang Berpihak pada Pejalan Kaki:
Satpol PP harus secara tegas menertibkan PKL yang berjualan di atas trotoar. Relokasi PKL ke tempat yang lebih representatif dan tidak mengganggu hak pejalan kaki perlu segera direalisasikan. Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi trotoar dengan memperlebar jalur pejalan kaki, memperbaiki permukaan yang rusak, dan melengkapi fasilitas pendukung seperti jalur khusus disabilitas dan ruang terbuka hijau. Pengawasan rutin terhadap penggunaan trotoar harus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas perdagangan atau parkir liar yang menghalangi pejalan kaki.
Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait peraturan parkir yang berlaku dan pentingnya parkir tertib. Melibatkan tokoh masyarakat, komunitas, dan organisasi terkait dalam upaya penertiban parkir liar dan penataan trotoar dapat meningkatkan efektivitas solusi yang diterapkan.
Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya ketertiban parkir dan hak pejalan kaki dapat menumbuhkan budaya tertib di masyarakat.
Mengatasi persoalan parkir liar dan semrawut trotoar di Jalan Tuparev membutuhkan tindakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait. Ketegasan dalam penegakan hukum, perencanaan tata ruang yang matang, transparansi pengelolaan retribusi, penataan trotoar yang berpihak pada pejalan kaki, serta sinergi dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan kawasan Jalan Tuparev yang tertib, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh warga Karawang.
Penulis : Yerrydewa
Editor : Hend
