Suara Kita News.com -Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sumatera Utara, untuk membahas berbagai persoalan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi daerahnya.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah beban anggaran daerah akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk P3K telah mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar pembangunan. “Ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk pengangkatan P3K,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya potensi penurunan kinerja pembangunan daerah akibat kebijakan tersebut. “Setelah itu akan mengalami penurunan yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan setiap daerah,” tambahnya.
Dedi Mulyadi mengkritik proses rekrutmen P3K yang dinilai tidak efektif dan efisien. Ia memberikan contoh, tidak semua jabatan memerlukan seleksi digital yang ketat. “Saya berikan contoh misalnya tidak semua member seleksi harus melalui pendekatan seleksi digital, Kenapa karena ada beberapa pekerjaan seperti sopir truk, tukang sapu ,Tidak usah mengikuti seleksi digital,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti ketidakadilan dalam alokasi anggaran antara daerah yang berstatus kelurahan dan desa. Menurutnya, pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. “Sudah juga semestinya komisi 2 memelopori daerah daerah- yang sudah menjadi Kelurahan karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang ada.” jelasnya.
Beban anggaran daerah juga diperparah oleh kewajiban terhadap instansi vertikal, khususnya Kementerian Agama. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa banyak madrasah, masjid, dan pondok pesantren yang tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. “Banyak banget Madrasah Diniyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah Masjid Pondok Pesantren duitnya nggak bawa,” ungkapnya. Ia khawatir hal ini akan memicu isu agama yang sensitif di masyarakat.
Dedi Mulyadi juga menyoroti ketidakadilan dalam pembagian wilayah administrasi di Jawa Barat. Ia memberikan contoh beberapa kabupaten dan kota yang berbatasan langsung, namun memiliki perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk dan alokasi anggaran. “Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali dibandingkan Kota Sukabumi, Kota Bandung kota kecil sekali penduduknya tapi di sisi lain Kabupaten Bandung besar sekalipenduduknya. paparnya.
Ia juga mengusulkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan beban residu akibat pertumbuhan industri. “Ke depan bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah penduduk.
Terakhir, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk sektor irigasi dan penanganan daerah aliran sungai (DAS) untuk mencegah banjir. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah dalam hal ini. pungkasnya
Penulis : Yerrydewa
