Jangan Asal Bicara!” LSM GMBI Karawang Menantang Ketua HKI Berdebat.

Suara Kita News.com -Pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, yang dianggap menyudutkan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai penghambat investasi, menuaikecaman keras dari berbagai pihak. April, Kepala Divisi Ekonomi DPD LSM GMBI Distrik Karawang, secara tegas menolak tudingan tersebut dan menantang Sanny Iskandar untuk berdiskusi secara terbuka.

“Pernyataan semacam ini tidak hanya menyesatkan, tapi juga merendahkan peran Ormas sebagai pilar demokrasi yang sah dan dilindungi undang-undang,” ujar April . “Sebelum berkoar-koar menyalahkan Ormas, mari kita bicara fakta hukum.”

April merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dalam Pasal 5 UU tersebut, disebutkan bahwa Ormas memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan korporasi yang
berpotensi merugikan rakyat.

“Lalu, di mana salahnya jika Ormas turut mengawasi agar industri tidak semena-mena?” tanya April. “Ketua HKI bicara seakan-akan Ormas hanya sekadar pemalak dan pengganggu, padahal banyak
Ormas yang justru berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial!”



April juga menyoroti adanya perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk mengeruk keuntungan tanpa peduli pada masyarakat sekitar. “Bukankah ini yang seharusnya dikritisi? Jangan hanya bicara soal
investasi, tapi tutup mata terhadap dampak sosial yang ditimbulkan!” tegasnya.

Menanggapi perbandingan dengan Vietnam oleh Ketua HKI, April menyatakan, “Jika Indonesia ingin maju, solusinya bukan menghilangkan Ormas, tapi memastikan perusahaan beroperasi dengan adil,
transparan, dan bertanggung jawab!”

April menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap adanya oknum yang menyalahgunakan nama Ormas. Namun, menyamaratakan semua Ormas sebagai penghambat investasi adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mencerminkan ketidaktahuan.

“Jika ada masalah terkait tindakan oknum tertentu, kenapa tidak langsung laporkan ke aparat hukum? Jangan malah membuat opini publik yang menyudutkan Ormas secara keseluruhan,” tegasnya.

April menantang Ketua HKI untuk berdiskusi secara terbuka dan tidak menjadikan Ormas sebagai kambing hitam untuk menutupi keserakahan perusahaan yang ingin bebas beroperasi tanpa pengawasan.

“Jika HKI benar-benar peduli pada investasi, ajak Kami berdiskusi, bukan malah menyudutkan!” pungkasnya.

Pernyataan April ini menambah panjang daftar kritik terhadap pernyataan Ketua HKI. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak HKI terkait pernyataan April.

Penulis : Hend

Editor : Yerrydewa

  • Artikel Terkait

    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    Suara Kita News, Karawang – Gerakan atau forum Gelo Commando 2026 secara resmi menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dengan mengusung 8 Poin Aspirasi Rakyat. Berbagai tuntutan ini mencakup isu kesejahteraan sosial,…

    Lanjutkan Membaca

    // // //
    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    Suara Kita News.com, Pilkades Desa Bangle, Kecamatan Majalaya, tengah menjadi sorotan hangat. Di tengah panggung pertarungan empat kandidat kuat, atmosfer pemilihan kali ini terasa jauh berbeda. Warga tidak lagi sekadar…

    Lanjutkan Membaca

    // // //

    Rekomendasi

    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    • October 12, 2026
    Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    • October 10, 2026
    Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

    Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

    • October 9, 2026
    Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

    Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

    • October 8, 2026
    Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

    Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

    • October 8, 2026
    Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

    Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri

    • October 8, 2026
    Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri