Suara Kita News.com – Para pengusaha di Indonesia kembali menyuarakan keluhan mendalam terkait praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masalah klasik yang seolah tak berkesudahan ini, semakin memperburuk iklim investasi dan menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.Dilangsir Kompas.com
Praktik pemerasan berkedok “uang keamanan” dan permintaan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran, menjadi momok menakutkan bagi para pelaku usaha. Tak hanya itu, oknum ormas dan LSM juga kerap meminta proyek-proyek tertentu, mulai dari menjadi vendor katering, penyedia transportasi, hingga pengelolaan limbah, dengan cara-cara yang intimidatif.
“Ini bukan sekadar beban biaya, tapi juga hilangnya potensi investasi yang seharusnya masuk ke Indonesia. Jika dihitung secara keseluruhan, kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta.
Sanny menjelaskan, tindakan oknum ormas yang seringkali melakukan unjuk rasa dan mengganggu keamanan di kawasan industri, membuat investor merasa tidak nyaman dan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Mereka datang dari daerah-daerah yang tidak jelas, meminta jatah dengan cara-cara yang tidak bisa diterima. Di era sekarang, semua proses harus melalui tender yang transparan,” tegasnya.
Pemerintah terus berupaya menarik investor asing dengan gencar melakukan promosi di luar negeri. Namun, upaya tersebut dinilai sia-sia jika masalah keamanan dan kepastian hukum tidak segera diselesaikan. “Kementerian Luar Negeri, BKPM, boleh saja roadshow ke luar negeri, tapi begitu investor masuk ke daerah, mereka akan menghadapi kenyataan pahit,” ujar Sanny.
Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menambahkan, praktik permintaan THR oleh ormas juga menjadi persoalan serius yang harus segera ditindak tegas. “Kami berharap ada penegakan hukum dan kepastian berusaha. Tanpa diminta pun, pengusaha selalu berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar,” jelasnya.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkapkan, iklim investasi di Vietnam jauh lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Di sana, pengusaha tidak diganggu oleh praktik pungli seperti yang terjadi di Indonesia. “Kita sedang berjuang melawan negara yang sudah bersih dari praktik-praktik seperti ini. Jika dibiarkan, reputasi Indonesia akan semakin buruk di mata investor asing,” kata Abdul.
Abdul menegaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas untuk memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas dan LSM. “Ini tugas pemerintah. Jika kita ingin maju, praktik-praktik seperti ini harus dibersihkan,” tegasnya.
sumber : Kompas.com
