Suara Kita News.com – Kawasan Interchange Gerbang Tol Karawang Timur mendadak riuh. Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas lahan strategis itu rata dengan tanah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, bersama tim gabungan dari berbagai instansi, bergerak cepat melakukan penertiban. Alasan klasik: perbaikan jalan dan drainase. Namun, benarkah hanya itu?
Kepala Satpol PP Karawang, Basuki Rahmat, menyebut penertiban ini atas “permohonan” Jasa Marga. Genangan air yang kerap terjadi menjadi alasan utama. Namun, ada yang janggal. Mengapa harus puluhan bangunan yang ditertibkan? Apakah perbaikan drainase membutuhkan lahan seluas itu?
“Penertiban ini merupakan permohonan dari pihak Jasa Marga karena selama ini banyak genangan air. Maka akan dilakukan perbaikan drainase, sekaligus akan dilakukan peningkatan ruas jalan,” ujar Basuki.
Namun, sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, penertiban ini adalah bagian dari persiapan proyek yang lebih besar. “Ada rencana pengembangan kawasan di sekitar gerbang tol. Bangunan-bangunan itu dianggap menghambat,” ujarnya.
Sebelum penertiban, tim gabungan mengklaim telah melakukan sosialisasi. Namun, prosesnya terkesan “kilat”. Surat peringatan pertama hanya diberi waktu tiga hari, surat peringatan kedua dua hari, dan surat peringatan ketiga hanya 1×24 jam. Warga yang sebagian besar pedagang kecil dan pengusaha tambal ban, tak punya banyak waktu untuk berbenah.
“Kami sudah memberikan surat edaran kepada para pedagang pasir, tambal ban, di sini sesuai SOP,” jelas Basuki.
Namun, di lapangan, warga mengaku kaget dengan kecepatan proses ini. “Kami tahu akan ditertibkan, tapi tidak secepat ini. Kami belum sempat memindahkan barang-barang,” ujar salah seorang pedagang dengan nada kecewa.
Penertiban ini melibatkan 200 personel gabungan dan 4 truk dari DLH serta 2 alat berat. “Operasi senyap” ini berjalan mulus tanpa perlawanan berarti. Warga yang sadar akan ketidakberdayaan mereka, memilih pasrah.
Penulis : yu
Editor : Yerrydewa
